Pada tahun 2026, proporsi negara bagian AS dengan larangan ponsel menyeluruh yang ketat di sekolah meningkat dari 22 menjadi 57 persen — lonjakan paling tajam dalam lima tahun pengamatan.
Laporan tahunan kelima State EdTech Trends Report, yang disusun oleh asosiasi SETDA bersama Whiteboard Advisors, didasarkan pada jawaban 73 pemimpin teknologi pendidikan dari 45 negara bagian dan satu teritori. Dokumen ini mencatat bagaimana negara bagian merespons skeptisisme publik yang tumbuh: dari formalisasi kebijakan di bidang kecerdasan buatan hingga pengetatan standar pengadaan.
Mekanismenya tampak demikian: negara bagian menerbitkan rekomendasi resmi untuk pengadaan alat AI, menyertakan persyaratan bukti independen atas efektivitas di dalamnya, lalu memantau apakah distrik mematuhi aturan tersebut saat membeli. Secara paralel, larangan ponsel diberlakukan, didukung oleh program literasi digital — 76 persen negara bagian sudah mendukung kursus semacam itu. Di sekolah nyata, ini berarti guru tidak sekadar membagikan tablet, tetapi bekerja menurut rencana yang disetujui, di mana setiap alat memiliki tujuan yang terdokumentasi dan metrik hasil.
Menurut data survei, 79 persen pemimpin menyebut AI sebagai prioritas utama (naik dari 68 persen pada tahun 2025), dan 83 persen negara bagian sudah meluncurkan inisiatif di bidang ini. Sementara itu, 52 persen negara bagian sama sekali tidak mengumpulkan data tentang efektivitas alat yang digunakan, dan 68 persen mengakui sulitnya memverifikasi klaim vendor secara mandiri. Keterbatasannya jelas: survei ini bersifat penilaian diri, sementara anggaran dan staf tetap sederhana — 74 persen tidak memiliki pendanaan yang memadai, 76 persen bekerja dalam tim beranggotakan lima orang atau kurang.
Ketegangan utama mulai terlihat: investasi pada perangkat dan perangkat lunak mendahului investasi pada basis bukti dan pengembangan profesional pendidik. Enam puluh dua persen responden menyebut pelatihan guru sebagai kebutuhan tak terpenuhi yang paling cepat tumbuh. Tanpa kerja sistematis dengan data dan sumber daya manusia, bahkan aturan paling ketat pun berisiko tetap menjadi formalitas.
Apa yang akan terjadi jika negara bagian terus memperketat persyaratan bukti, tetapi tidak menemukan sumber daya untuk mengumpulkan dan menganalisisnya?
