Pada September 2022, di Pulau Samui, sekelompok pelaku memaksa seorang turis menukar 50 ribu dolar dengan 2,48 bitcoin dan mentransfernya ke dompet mereka. Empat tahun kemudian, Mahkamah Agung Thailand memutuskan: ini bukan sekadar kumpulan data, melainkan properti penuh, yang pencuriannya layak mendapat hukuman nyata.
Perkara No. 4929/2569 menjadi preseden. Terdakwa bersikeras bahwa mata uang kripto tidak memiliki "nilai intrinsik" dan karena itu tidak dapat dianggap sebagai objek kejahatan terhadap harta benda. Majelis hakim lengkap menolak dalil tersebut, dengan merujuk pada harga pasar aset, kemungkinan penjualan dan penyimpanannya oleh orang biasa. Putusan ini berlandaskan dekrit 2018 tentang aset digital, yang telah mendefinisikan bitcoin sebagai data elektronik untuk pertukaran.
Bagi pemilik mata uang kripto, ini berarti perlindungan hukum yang lebih besar. Jika sebelumnya pencuri dapat mengandalkan celah "ini bukan uang dan bukan benda", kini pengadilan wajib memperlakukan koin yang dicuri sebagai properti. Dalam perkara ini, pengadilan mewajibkan pengembalian 2,48 BTC itu sendiri, atau setara dengan 1,878 juta baht pada saat kejahatan terjadi.
Menariknya, pengadilan dengan jelas memisahkan konsep: bitcoin bukan alat pembayaran yang sah, tetapi merupakan properti penuh. Ini penting bagi mereka yang menyimpan tabungan dalam kripto. Aset ini kini lebih mudah dilindungi di pengadilan, digugat, atau dituntut kompensasinya, seperti halnya kekayaan lain.
Putusan semacam ini secara bertahap mengubah sikap negara terhadap aset digital. Di tempat yang sebelumnya mengabaikan atau melarang kripto, kini realitas ekonominya diakui. Bagi orang biasa, ini adalah sinyal: jika Anda menyimpan sebagian modal dalam bitcoin, itu bukan lagi "udara virtual", melainkan aset yang siap dilindungi pengadilan setara dengan properti atau saham.
Dalam jangka panjang, preseden semacam ini mengurangi risiko kepemilikan mata uang kripto dan meningkatkan daya tariknya sebagai instrumen penyimpanan kekayaan. Pertanyaannya hanya seberapa cepat yurisdiksi lain mengikuti jejak Thailand.
