Pada Februari 2026, presiden menandatangani undang-undang yang secara resmi menyetarakan mata uang digital dengan harta benda—namun baru terbatas untuk kepentingan hukum pidana. Sejak aturan ini mulai berlaku pada 3 Maret, penyidik kini memiliki wewenang untuk menyita Bitcoin dan Ethereum layaknya menyita apartemen atau mobil. Ironisnya, apa yang dulunya dianggap sebagai "uang tanpa pemilik" kini mendadak memiliki status hukum yang memungkinkan negara untuk melindunginya sekaligus merampasnya.
Hingga saat ini, mata uang kripto di Rusia masih berada di zona abu-abu. Meskipun boleh ditambang dan disimpan, pengadilan sering kali menolak untuk mengakui aset tersebut dalam kasus perceraian, kebangkrutan, atau perkara pidana. Sekarang, situasinya telah berubah. Undang-Undang Federal No. 38-FZ telah mengamandemen Pasal 104.1 KUHP dan KUHAP Federasi Rusia: aset digital kini ditetapkan sebagai harta benda yang dapat disita, dibekukan, serta dipindahkan ke alamat identifikasi milik negara. Prosedur ini memerlukan keterlibatan tenaga ahli dan penyegelan media penyimpanan—detail teknis yang sebelumnya tidak pernah ada.
Ada kepentingan yang jelas di balik langkah ini. Negara memperoleh instrumen untuk memerangi pencucian uang dan korupsi, sekaligus kesempatan untuk menagih utang serta pajak. Di saat yang sama, para pemilik aset untuk pertama kalinya mendapatkan perlindungan hukum: Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari telah mengonfirmasi bahwa hak milik atas mata uang kripto wajib dilindungi. Artinya, aset tersebut kini bisa dibagi dalam perceraian, diwariskan, dan diperhitungkan dalam kasus kebangkrutan—namun menyembunyikannya pun akan menjadi lebih sulit.
Bayangkan sebuah keluarga biasa di pinggiran Moskow: sang suami menyimpan sebagian tabungannya dalam Bitcoin tanpa sepengetahuan istrinya. Dulu, saat pembagian harta gono-gini, koin-koin ini bisa "lenyap" begitu saja dari perhitungan. Kini, pengadilan akan menuntut laporan aset, sehingga sang istri dapat mengajukan hak atas bagiannya. Analoginya sederhana: hutan belantara telah berubah menjadi lahan berpagar—pohon-pohonnya tetap sama, tetapi pagar sudah berdiri dan pemiliknya sudah jelas.
Bagi investor ritel, konsekuensinya terasa bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, status legal ini mempermudah urusan dengan bank dan notaris. Di sisi lain, risiko pemeriksaan pajak dan pemblokiran akun pun meningkat. Saat ini, amandemen sedang dibahas untuk memberikan wewenang kepada Bank Sentral Rusia dalam mengatur peredaran kripto serta menetapkan persyaratan bagi platform bursa. Pembelian melalui platform asing menggunakan kartu bank Rusia pun berisiko menjadi lebih sulit.
Pertanyaan utamanya kini bukan lagi "bolehkah menyimpan kripto", melainkan "bagaimana cara melaporkannya dengan benar". Mereka yang selama ini menjadikan aset digital sebagai instrumen diversifikasi kini mendapatkan perlindungan tambahan. Sementara mereka yang mengandalkan anonimitas penuh justru menghadapi risiko tambahan. Pada akhirnya, negara tidak melarang mata uang kripto, melainkan sekadar menertibkan administrasinya—sebagaimana dulu mereka menertibkan rekening valuta asing dan kepemilikan properti di luar negeri.
