Pemerintah Delhi secara resmi menyetujui Kebijakan Kendaraan Listrik (EV) 2.0 yang telah diperbarui pada akhir Juni 2026. Dokumen ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 dan akan tetap aktif hingga 31 Maret 2030, yang mencakup periode transformasi ambisius selama empat tahun bagi ibu kota tersebut.
Skala investasi yang digelontorkan sangat mengesankan, dengan rencana alokasi dana sebesar 150 miliar rupee (sekitar 1,6 miliar dolar AS) untuk mendukung transisi ke transportasi listrik. Targetnya pun sangat berani: pada tahun 2027, sebanyak 95 persen dari seluruh registrasi kendaraan baru di kota tersebut harus berupa kendaraan listrik, menandai peralihan dari sistem insentif sukarela menuju mandat yang mengikat.
Kebijakan baru ini menetapkan jadwal pelarangan yang sangat terperinci; mulai Januari 2027, hanya riksha roda tiga bertenaga listrik murni yang diizinkan untuk didaftarkan di Delhi. Kemudian, pada April 2028, larangan ini akan diperluas ke sektor kendaraan roda dua, yang berarti hanya skuter dan sepeda motor listrik yang diperbolehkan. Pemilik mobil lama dengan standar emisi BS-IV ke bawah akan ditawarkan subsidi hingga 100 ribu rupee untuk proses penghancuran kendaraan dan beralih ke EV.
Insentif bagi para pembeli sangat substansial, di mana kendaraan listrik roda dua dan roda tiga akan menerima subsidi pada tahun pertama masing-masing sebesar 30 ribu dan 50 ribu rupee, sebelum jumlah tersebut menurun pada tahun kedua dan ketiga. Untuk mobil listrik dengan nilai di bawah 3 juta rupee, pajak jalan dan biaya pendaftaran akan dibebaskan sepenuhnya hingga akhir tahun 2030. Menariknya, model hibrida, termasuk jenis strong hybrid, telah sepenuhnya dikeluarkan dari program ini dan tidak mendapatkan dukungan pada level mana pun.
Keputusan untuk mengecualikan kendaraan hibrida diambil setelah berkonsultasi dengan para produsen otomotif dan pakar kualitas udara. Sejumlah perusahaan menunjukkan bahwa pemberian insentif bagi hibrida dapat memecah fokus pada transisi penuh menuju emisi nol serta mengalihkan sumber daya dari investasi pada elektrifikasi murni. Meski demikian, para ahli memperingatkan adanya risiko signifikan terkait "arbitrase regulasi," di mana pembeli mungkin mendaftarkan kendaraan bermesin bensin di negara bagian tetangga seperti Haryana dan Uttar Pradesh yang tidak memiliki batasan serupa, lalu membawanya kembali ke Delhi.
Komisi Manajemen Kualitas Udara sedang mempertimbangkan langkah-langkah tambahan, termasuk penetapan zona khusus kendaraan listrik dan skema tarif tol yang berbeda. Fokus pengembangannya adalah untuk mempercepat efektivitas kebijakan ini sesegera mungkin. Namun, para perwakilan industri memperingatkan adanya tantangan kompleks, seperti risiko hilangnya mata pencaharian bagi pengemudi riksha berbahan bakar gas, keterlambatan pembangunan infrastruktur pengisian daya (hingga April 2026 hanya ada 4,8 ribu titik pengisian dari target 18 ribu), serta ketergantungan pada produsen Tiongkok untuk pasokan komponen.
Kebijakan tahun 2020 sebelumnya telah berhasil mendorong pertumbuhan pangsa pasar kendaraan listrik dari 2,6 persen pada tahun 2025 menjadi 4,25 persen pada tahun 2026, tetapi versi terbaru ini mengubah pendekatan secara drastis dengan menetapkan tenggat waktu yang ketat dan larangan eksplisit. Hal ini menjadikan Delhi sebagai salah satu wilayah yang paling tegas di dunia dalam mengatur mobilitas listrik, sebanding dengan langkah-langkah yang diambil di California dan Uni Eropa.
Bagi penduduk ibu kota, transisi ini bukan sekadar kemudahan mendapatkan skuter atau riksha listrik, melainkan juga tuntutan akan pengembangan infrastruktur pengisian daya yang cepat. Pemerintah berencana memasang lebih dari 30 ribu titik pengisian di seluruh kota. Pertanyaannya adalah seberapa cepat pasar dapat menawarkan model yang kompetitif terutama di segmen sepeda motor, di mana saat ini elektrifikasi baru mencapai 9-10 persen dari pasar nasional India dan harga alternatif listrik masih tinggi bagi audiens massal.
Dalam perspektif jangka panjang, kebijakan ini berpotensi besar menurunkan polusi udara, mengingat penelitian menunjukkan bahwa kendaraan roda dua menyumbang sekitar 67 persen dari polusi yang dihasilkan oleh sektor transportasi di kota tersebut. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada tiga faktor utama: koordinasi yang baik dengan wilayah tetangga, stabilitas rantai pasokan baterai, dan kesiapan warga untuk beralih dari kendaraan bermesin pembakaran internal yang konvensional secara tepat waktu.
