Perusahaan minyak dan gas Amerika Serikat telah meminta bantuan pemerintahan Trump untuk melunakkan atau menunda peraturan baru Eropa mengenai pengendalian emisi metana. Kekhawatiran mereka beralasan, karena persyaratan tersebut secara efektif dapat menutup akses mereka ke pasar utama tersebut.
Fokus permasalahannya adalah Regulasi Metana Uni Eropa yang mewajibkan importir gas untuk membuktikan bahwa gas yang dipasok diproduksi dengan kebocoran metana minimal. Meskipun persyaratan awal sudah berlaku, mulai Januari 2027 kontrak impor baru di Uni Eropa hanya akan diperbolehkan jika eksportir mematuhi standar pelaporan yang sama dengan produsen Eropa. Selanjutnya, mulai Agustus 2030, tingkat intensitas metana maksimum dalam produksi akan ditetapkan, lengkap dengan sanksi denda bagi pelanggarnya.
Menurut perwakilan industri, memenuhi persyaratan tersebut di AS hampir mustahil karena gas dikumpulkan ke dalam satu jaringan pipa dari berbagai lapangan, sehingga sangat sulit untuk melacak "intensitas metana" dari setiap pengiriman. "Sama sekali tidak ada cara bagi importir di Eropa untuk meminta bukti siapa yang memproduksi gas ini di AS dan berapa tingkat intensitas metananya," tegas Presiden LNG Allies, Fred Hutchison.
Pihak industri telah melakukan lobi selama berbulan-bulan untuk mengubah kebijakan tersebut. Setelah negosiasi langsung di Brussel tidak membuahkan hasil, perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya berpaling ke Gedung Putih. "Hanya setelah kami gagal mencapai kemajuan di sana, kami menghubungi pemerintah dan bertanya: 'Dapatkah Anda membantu kami?'" ungkap salah satu petinggi perusahaan minyak dan gas besar AS secara anonim.
Menteri Energi AS Chris Wright mendukung seruan tersebut dan memperingatkan bahwa tanpa reformasi aturan yang signifikan, Eropa akan menghadapi kesulitan besar. Bersama rekan-rekan dari negara eksportir lainnya, ia mengirimkan surat terbuka kepada Uni Eropa untuk memperingatkan potensi gangguan pasokan. Berdasarkan data AS, jika regulasi tersebut tidak diperlonggar, hampir seluruh impor minyak ke Uni Eropa dan sebagian besar impor gas tidak akan memenuhi syarat mulai Januari 2027. Setidaknya 11 negara anggota Uni Eropa telah bergabung dengan sikap Washington, dan dukungan ini terus berkembang.
Namun, tidak semua pihak di Eropa bersedia tunduk pada tekanan tersebut. Komisaris Energi Uni Eropa Dan Jørgensen berjanji untuk tidak menyerah pada tuntutan AS dan eksportir LNG lainnya. Menteri Energi Finlandia Sari Multala menyatakan bahwa Helsinki tidak melihat alasan untuk meninjau kembali aturan tersebut. Menteri Transisi Ekologi Spanyol Sara Aagesen Muñoz menegaskan bahwa negaranya mendukung penuh pemberlakuan larangan gas Rusia sesuai jadwal, dan aturan iklim harus tetap ditegakkan.
Sementara itu, ExxonMobil dan American Petroleum Institute mempertegas posisi mereka bahwa masalahnya bukan pada pengurangan emisi itu sendiri, melainkan pada tenggat waktu yang tidak realistis dan ketiadaan mekanisme verifikasi. Mereka memperingatkan bahwa tanpa penundaan, para importir terpaksa harus melanggar hukum atau menghentikan pasokan—sebuah ancaman yang ditanggapi dengan serius.
Eropa saat ini berada dalam posisi yang rentan. Setelah penghentian gas Rusia pada 2022, blok tersebut meningkatkan ketergantungannya pada pasokan Amerika secara drastis: pada Januari 2026, AS sudah memasok seperempat dari total impor gas Eropa, dan pada paruh pertama 2025, LNG Amerika menyumbang 57% dari seluruh impor gas cair Eropa. Situasi ini diperparah dengan gangguan pasokan dari Qatar dan sumber lainnya. Kini negara-negara Uni Eropa dihadapkan pada pilihan sulit: melindungi iklim dan kemandirian dari Rusia, atau mempertaruhkan keamanan energi demi mengikuti kemauan Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah seberapa jauh Uni Eropa siap melangkah demi perlindungan iklim jika hal itu dapat memukul keamanan energi dan independensi politik mereka sendiri.
