Diskusi mengenai kebijakan bebas visa antara Amerika Serikat dan Bulgaria kini telah bergeser ke ranah diplomasi tingkat tinggi yang sangat krusial. Perdana Menteri Bulgaria, Rumen Radev, dalam sebuah percakapan telepon yang menentukan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, secara tegas mengangkat isu mengenai integrasi republik Balkan tersebut ke dalam Visa Waiver Program (VWP). Pemerintah di Sofia sangat berharap agar langkah ini mendapatkan pertimbangan mendesak, mengingat aspirasi warga Bulgaria untuk dapat berkunjung ke Amerika melalui sistem otorisasi ESTA yang jauh lebih sederhana dan efisien.
Dorongan diplomatik yang kuat ini muncul bersamaan dengan peningkatan kerja sama di sektor pertahanan yang semakin solid. Sebagai negara anggota NATO yang strategis, Bulgaria saat ini memainkan peran vital dalam mendukung operasional militer Amerika Serikat dengan menyediakan fasilitas transit dan pengisian bahan bakar bagi pesawat-pesawat militer di Sofia. Jelas terlihat bahwa Sofia berupaya mengonversi perluasan kewajiban aliansi ini menjadi keuntungan ekonomi dan kemanusiaan yang nyata bagi masyarakat luas, sehingga hubungan bilateral tidak hanya terbatas pada aspek keamanan semata.
Komunikasi langsung antara Sofia dan Washington ini telah mengubah penantian panjang Bulgaria selama bertahun-tahun menjadi sebuah bentuk negosiasi yang sangat pragmatis. Rumen Radev, yang memimpin partai pemenang dalam pemilihan umum baru-baru ini, tidak ragu untuk menuntut peninjauan segera atas status negaranya dalam program bebas visa tersebut saat berbicara dengan Donald Trump. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya otoritas Bulgaria dalam memanfaatkan momentum politik saat ini untuk mencapai tujuan nasional yang telah lama tertunda.
Akar dari peningkatan tekanan diplomatik ini terletak pada dinamika keamanan regional di Eropa Timur. Sebagai benteng di sayap timur NATO, Bulgaria telah memberikan dukungan besar kepada Washington dengan mengizinkan penggunaan infrastruktur bandara Sofia untuk lebih dari sepuluh pesawat militer Amerika Serikat. Mengingat masa berlaku perjanjian ini akan habis pada akhir Mei, pihak Pentagon tentu memiliki kepentingan besar untuk mengamankan perpanjangannya. Radev menggunakan posisi tawar ini secara maksimal untuk memastikan bahwa loyalitas geopolitik negaranya membuahkan hasil konkret bagi mobilitas warga negaranya.
Meskipun demikian, tantangan terbesar untuk bergabung dengan sistem ESTA tetaplah persyaratan hukum Amerika Serikat yang sangat ketat. Berdasarkan regulasi yang berlaku, tingkat penolakan visa turis dan bisnis (kategori B) untuk negara kandidat tidak boleh melampaui ambang batas 3 persen. Bulgaria menunjukkan tren positif dalam hal ini; data terbaru dari Departemen Luar Negeri mengungkapkan bahwa pada tahun fiskal 2025, tingkat penolakan visa bagi warga Bulgaria turun ke angka bersejarah sebesar 5,11 persen. Ini adalah kemajuan signifikan jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu ketika angka penolakan masih berada di atas 11 persen.
Namun, Sofia juga harus belajar dari pengalaman pahit negara tetangganya, Rumania. Pada awal tahun 2025, Bukares sempat mendapatkan lampu hijau untuk masuk ke program bebas visa, namun secara mendadak administrasi Trump membatalkan keputusan tersebut pada bulan Mei karena ketidaksesuaian dengan kriteria keamanan dan statistik migrasi. Kasus Rumania ini menjadi peringatan keras sekaligus pendorong bagi Bulgaria untuk lebih teliti dalam memenuhi setiap kriteria teknis. Keberhasilan masuk ke program ini diprediksi akan memangkas biaya operasional perusahaan Bulgaria yang ingin menembus pasar Amerika Serikat.
Sejak tanggal 1 Januari 2025, Bulgaria telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam Zona Schengen, yang secara efektif menghapus hambatan perbatasan darat di wilayah Uni Eropa. Dengan pencapaian tersebut, persyaratan visa Amerika Serikat kini menjadi salah satu hambatan besar terakhir yang membatasi kebebasan bergerak warga Bulgaria di kancah global. Penyelesaian kesepakatan dengan Washington bukan lagi sekadar masalah pariwisata, melainkan sebuah pengakuan atas kesetaraan status Bulgaria sebagai mitra utama dalam aliansi Barat yang modern.
