Jaringan toko barang bekas terbesar di Jepang, 2nd Street, untuk pertama kalinya melampaui raksasa nasional Uniqlo dalam hal jumlah gerai fisik: 931 toko berbanding 794. Hal ini bukanlah sekadar anomali statistik, melainkan sinyal adanya transformasi fundamental dalam model konsumsi nasional.
Didirikan pada tahun 1996, 2nd Street hingga satu dekade lalu masih dikenal luas hanya di lingkup domestik. Kini, perusahaan tersebut telah menjadi pemain global dengan strategi ekspansi yang matang: mencapai total 1.000 gerai di seluruh dunia pada Juni 2025, dengan target perluasan hingga 1.500 titik pada tahun 2035. Jaringan ini pun berkembang pesat di Amerika Serikat, di mana 48 toko telah beroperasi pada tahun 2025 (gerai pertamanya dibuka di Los Angeles pada 2018).
Pilihan produk di toko-tokonya merentang luas dari merek mass-market yang terjangkau hingga barang mewah (Louis Vuitton, Chanel), merek streetwear Jepang yang langka, serta sepatu kets dan jam tangan vintage.
Perlu dicatat bahwa dari segi pendapatan, Uniqlo tetap jauh lebih besar (lebih dari 1 triliun yen per tahun), namun dalam hal kehadiran fisik dan frekuensi interaksi dengan konsumen, sektor penjualan kembali (resale) kini telah memimpin di depan.
Pendorong utama pertumbuhan pasar pakaian bekas di Jepang adalah realitas ekonomi yang kian menantang. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir, negara ini menghadapi inflasi yang stabil, di mana kenaikan harga melampaui pertumbuhan pendapatan. Dalam kondisi ini, pembeli muda yang paling sensitif terhadap harga terpaksa mencari cara untuk tetap bergaya dengan anggaran terbatas. Filosofi tradisional Jepang \"Mottainai\" (sikap tidak menyia-nyiakan dan menghargai barang) telah membentuk budaya merawat benda selama puluhan tahun. Namun, baru saat inilah filosofi tersebut bertransformasi dari sekadar praktik rumah tangga menjadi arus utama. Generasi Z dan milenial tidak lagi merasa malu saat membeli barang bekas—sebaliknya, hal itu telah menjadi simbol kesadaran lingkungan dan gaya hidup. Dengan demikian, penjualan kembali tidak lagi dianggap sebagai pilihan \"bagi kaum papa\", melainkan strategi konsumsi yang rasional bagi kelas menengah.
Pasar barang bekas tengah tumbuh pesat di seluruh dunia. Berdasarkan laporan dari lembaga analisis (GlobalData, ThredUp), pada periode 2027–2028, sektor penjualan kembali pakaian diperkirakan akan mencakup sekitar 10–12% dari pasar pakaian global. Jepang saat ini telah memegang posisi istimewa dalam tren dunia tersebut.
Faktor pertama adalah skala warisan barang mewah. Sebagai dampak dari lonjakan ekonomi tahun 1980-an, ketika negara tersebut memborong merek-merek Eropa secara besar-besaran, Jepang saat ini memiliki volume barang mewah beredar yang sangat melimpah.
Poin kedua: masyarakat Jepang secara tradisional sangat apik dalam merawat barang, sehingga produk bekas sering kali ditemukan dalam kondisi yang hampir baru, yang sangat krusial bagi segmen mewah. Alhasil, pasar Jepang kini dibanjiri dengan barang mewah autentik dengan jejak penggunaan yang sangat minim.
Dan kartu as ketiga adalah dukungan pemerintah. Berbeda dengan banyak negara di mana bisnis penjualan kembali berkembang secara sporadis, di Jepang proses ini mendapat dukungan di tingkat negara, meski dilakukan tanpa fanatisme berlebih. Pemerintah secara konsisten mempromosikan ekonomi sirkular sejak tahun 1991 dan, meski tidak secara eksplisit menetapkan penjualan kembali sebagai \"model konsumsi utama\", mereka aktif mengintegrasikannya ke dalam strategi nasional. Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI) telah merilis pedoman mengenai upcycling serta pembangunan berkelanjutan dalam mode, mendukung perdagangan elektronik, menyederhanakan prosedur ekspor, hingga mempromosikan program \"Cool Japan\" untuk membantu ekspor kerajinan tradisional dan budaya vintage. Inisiatif pemerintah untuk menekan limbah dan beralih ke netralitas karbon pada tahun 2050 juga menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif bagi bisnis barang bekas. Sebagai hasilnya, nilai pasar barang bekas Jepang telah mencapai $69,32 miliar pada tahun 2025 dan terus tumbuh dengan angka dua digit. Diperkirakan angka ini akan menyentuh ¥4,6 triliun pada tahun 2030.
Pertumbuhan pasar yang pesat ini juga menyimpan sisi negatif. Seiring dengan volume penjualan yang meningkat, jumlah barang palsu pun tak terelakkan turut bertambah. Jepang menerapkan undang-undang perdagangan barang bekas yang ketat (Kobutsusho), yang mewajibkan para penjual memiliki lisensi dan sistem pencatatan yang rapi. Namun, dengan maraknya platform daring (Mercari, Yahoo Auctions) serta ekspor melalui media sosial, pasar kini dibanjiri oleh replika merek-merek mewah. Berbagai platform mulai menerapkan verifikasi berbasis AI dan mempekerjakan pakar, namun masalah barang palsu (terutama Hermès, Chanel, Rolex) tetap menjadi tantangan utama industri, meskipun skalanya di Jepang masih jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lain.
Uniqlo pun sebenarnya sangat selaras dengan semangat Jepang: gaya dalam kesederhanaan dan kualitas dengan harga yang terjangkau. Penting untuk dipahami bahwa Uniqlo tidak sedang mengalami stagnasi; perusahaan ini terus melanjutkan ekspansi global dengan membuka toko-toko baru di AS dan pasar internasional lainnya. Namun, model mode cepat (fast fashion) mulai menemui batasannya, dan fenomena ini tidak hanya terjadi di Jepang. Lemari pakaian konsumen yang sudah mapan sering kali dipenuhi barang-barang berkualitas tinggi yang dibeli di masa kemakmuran, yang potensi modenya baru dimanfaatkan sebagian kecil saja. Para pecinta mode muda kini lebih mencari keunikan. Bagi mayoritas orang, kini muncul pertanyaan tentang kelayakan ekonomi: Mengapa harus membeli kaos baru seharga ¥1.990 jika Anda bisa mendapatkan barang mewah dengan harga yang sama di 2nd Street?
Menariknya, Uniqlo sendiri sedang mencoba beradaptasi dengan meluncurkan uji coba toko pop-up barang bekas, meskipun saat ini langkah tersebut terlihat seperti reaksi yang agak terlambat terhadap tren.
Fenomena yang terjadi di Jepang bukan sekadar pergeseran pasar lokal belaka. Ini adalah laboratorium bagi ekonomi pasca-pertumbuhan, di mana sebuah negara dengan infrastruktur maju, standar hidup tinggi, serta populasi yang menua menunjukkan gambaran masa depan mode berkelanjutan:
pengurangan produksi barang baru, penguatan redistribusi;
mengutamakan kualitas di atas kuantitas;
menghargai warisan lebih tinggi daripada kebaruan;
menjadikan keberlanjutan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar trik pemasaran.
