Para kritikus kebijakan karantina wilayah (lockdown) menyatakan kemarahan mereka atas keputusan Penyelidikan Covid yang mengecualikan bukti pengawasan negara terhadap akademisi, jurnalis, dan aktivis hak asasi manusia dari laporan akhir. Direktur organisasi Big Brother Watch, Silkie Carlo, telah menyerahkan pernyataan terperinci melalui permintaan resmi Rule 9, namun dokumen tersebut tidak disertakan dalam laporan yang dipublikasikan maupun disebutkan dalam kesimpulan penyelidikan.
Selama masa pandemi, Unit Anti-Disinformasi (CDU) secara sistematis mencatat berbagai pernyataan sah dari individu-individu yang melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dalam pernyataannya, Carlo memaparkan bagaimana laporan-laporan CDU dimanfaatkan untuk memantau para kritikus, dan bukan sekadar untuk menangkal informasi palsu.
Pemerintah diketahui menggelontorkan dana besar untuk kontrak dengan perusahaan Logically AI guna membantu pelacakan dan pelaporan unggahan di media sosial. Menurut data dari Big Brother Watch, perusahaan kecerdasan buatan tersebut menerima bayaran lebih dari satu juta poundsterling atas jasa mereka.
Hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa aktivitas CDU bersifat "sah, diperlukan, dan proporsional", namun Carlo menyebut keputusan ini sebagai sebuah ilusi akuntabilitas semata. Permintaan kesaksiannya yang semula tampak sebagai bentuk keterbukaan, justru berujung pada penyembunyian bukti-bukti yang dianggap tidak menyenangkan.
Ia menegaskan bahwa CDU tidak hanya mencatat kebohongan, tetapi juga merekam pernyataan yang benar dan sah yang memiliki nilai penting bagi demokrasi. Seorang juru bicara Penyelidikan menjelaskan bahwa mereka tidak berkewajiban untuk mempublikasikan setiap pernyataan yang diterima, melainkan hanya dokumen yang dianggap cukup relevan oleh ketua sidang untuk keperluan dengar pendapat.
Setelah Carlo mempertanyakan status publikasi dokumennya, pihak berwenang berdalih adanya "kesalahan administratif" dan menjanjikan publikasi dalam waktu dekat. Di sisi lain, pemerintah menekankan bahwa CDU hanya bekerja dengan informasi publik dan tidak menargetkan individu tertentu secara khusus.
Dalam pernyataannya, Carlo menyoroti skala pemantauan yang luas, di mana CDU tidak hanya mencatat dugaan "disinformasi", tetapi juga kritik yang akurat dan berdasar mengenai isu-isu krusial. Hal ini mencakup diskusi tentang dampak buruk karantina wilayah terhadap anak-anak serta kritik terhadap kebijakan vaksinasi.
Meskipun banyak dari kekhawatiran tersebut nantinya terbukti secara faktual, poin-poin ini tetap tidak dimasukkan ke dalam narasi publik dalam laporan akhir yang seharusnya berdasarkan bukti dari Big Brother Watch. Sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat terkemuka turut menjadi sasaran pemantauan ini.
Di antaranya adalah ahli epidemiologi Carl Heneghan, peneliti London School of Hygiene and Tropical Medicine Alexandre de Figueiredo, serta Molly Kingsley yang memimpin kampanye pembukaan sekolah. Bahkan mantan menteri Konservatif David Davis, yang menulis kritik terhadap model awal karantina wilayah di Telegraph, juga masuk dalam radar pengawasan CDU.
Dengan demikian, salah satu dokumen kunci yang diminta oleh tim penyelidik sendiri justru luput dari diskusi publik, meskipun tim tersebut telah mengumpulkan lebih dari 600.000 bukti. Carlo berpendapat bahwa hal ini menciptakan gambaran peristiwa yang tidak utuh dan menghalangi pemahaman masyarakat mengenai skala pengawasan negara selama pandemi.
Publikasi seluruh kesaksian yang diminta, meskipun tidak masuk dalam laporan utama, dinilai sangat penting untuk menghindari pendekatan fakta yang tebang pilih. Hal ini mutlak diperlukan demi menjamin akuntabilitas lembaga demokrasi yang sesungguhnya.
