Gedung Putih telah menyerahkan "nota kesepahaman" kepada Kongres—sebuah dokumen bersejarah yang menangguhkan aksi militer dengan Iran selama 60 hari. Nota tersebut diserahkan pada hari Kamis, 18 Juni 2026, dan memicu perdebatan sengit di sayap Republik di Senat.
Perjanjian yang terdiri dari 14 poin ini ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada Selasa, 17 Juni, di Istana Versailles, Prancis, dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron. Dokumen ini mengatur penghentian permusuhan di semua lini, termasuk di Lebanon di mana Israel melancarkan operasi terhadap Hizbullah yang didukung Iran. Selama 60 hari ke depan, kedua pihak akan membuka proses negosiasi untuk menyelesaikan program nuklir Iran—isu inti yang selama ini menjadi pusat konflik antara Washington dan Teheran.
Selain gencatan senjata, nota tersebut mencakup konsesi timbal balik: AS berkomitmen mencabut blokade pelabuhan Iran dan mencairkan sanksi minyak agar negara tersebut dapat mengekspor kembali. Iran, sebaliknya, berkewajiban membuka Selat Hormuz bagi pelayaran tanpa hambatan dan berjanji tidak akan mengembangkan senjata nuklir dalam keadaan apa pun.
Fitur menonjol dari kesepakatan ini adalah pembentukan dana investasi senilai 300 miliar dolar. Namun, ini bukan dana dari AS; melainkan akan diisi oleh negara-negara Teluk dan investor asing lainnya. Presiden Trump menekankan bahwa AS tidak akan menyumbangkan satu sen pun, meski tetap akan mengontrol perusahaan asing mana yang mendapat lisensi bisnis di Iran.
Tanggapan Kongres ternyata tidak seragam. Beberapa senator Republik menyatakan kekecewaan mereka—terutama karena pihak administrasi membacakan dokumen tersebut kepada wartawan sebelum diserahkan secara resmi kepada legislator, yang dianggap sebagai pelanggaran protokol.
Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, Roger Wicker, menjadi salah satu pengritik paling keras. Ia menyatakan bahwa nota tersebut "menghilangkan seluruh pencapaian Operasi 'Epic Fury'"—sebuah kampanye militer yang berlangsung sejak akhir Februari hingga pertengahan Juni 2026. Menurut Wicker, kesepakatan ini tidak cukup tegas dan tidak menjamin penghentian total ambisi nuklir rezim tersebut.
Wicker juga mengkhawatirkan bagaimana rezim Teheran akan menggunakan pelonggaran sanksi yang diterima. "Kepemimpinan Iran tidak meninggalkan slogan 'Mati bagi Amerika, Mati bagi Israel' dan bisa saja menyalurkan dana yang cair untuk menyokong organisasi teroris," ujarnya, yang merujuk pada ketidakpercayaan mendalam terhadap niat Iran.
Posisi tersebut didukung oleh para "elang" Republik lainnya. Senator Bill Cassidy menyebut perjanjian ini sebagai "kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dalam satu dekade," sambil membandingkan kebijakan pemerintah dengan langkah mundur dari cita-cita Perang Dingin. Senator Rick Scott meragukan realisasi dana investasi yang dijanjikan, mengkhawatirkan negara-negara Teluk mungkin tidak akan memenuhi komitmen mereka.
Kubu Demokrat juga ikut melontarkan kritik namun dari perspektif berbeda. Susan Rice, pejabat tinggi di era pemerintahan Obama dan Biden, melabeli kesepakatan itu sebagai "kesalahan keamanan nasional terbesar dalam beberapa dekade terakhir" karena mengandung konsesi yang tidak perlu.
Pemimpin Mayoritas Republik di Senat, John Thune, mencatat bahwa pengarahan penuh untuk semua senator dijadwalkan pada minggu depan. Ia menekankan pentingnya pembukaan Selat Hormuz bagi perdagangan dunia, namun menambahkan bahwa Kongres membutuhkan rincian tambahan soal struktur dan jaminan operasional dana investasi tersebut.
Dokumen ini lahir dari negosiasi pasca perang selama hampir empat bulan yang merenggut puluhan ribu jiwa serta menghancurkan infrastruktur Iran. Kini Kongres memikul tanggung jawab untuk mempelajari perjanjian ini secara mendalam dan menetapkan posisi AS dalam negosiasi selanjutnya. Seberapa ketat kewajiban Iran diawasi tidak hanya akan menentukan stabilitas regional, tetapi juga kredibilitas Washington di mata sekutunya—khususnya Israel, yang posisinya tetap kritis dan menuntut jaminan lebih lanjut.
