Prancis, yang secara historis dikenal dengan komitmennya terhadap model negara kesejahteraan, kembali menghadapi arus keluar yang nyata dari warga negaranya yang paling kaya. Penyebab fenomena ini bersifat kompleks: mulai dari ketidakstabilan politik kronis hingga meningkatnya tekanan pajak terhadap kaum super kaya. Di tengah perdebatan tentang langkah-langkah fiskal baru, jutawan dan miliarder semakin sering memilih yurisdiksi dengan kondisi yang lebih dapat diprediksi dan menguntungkan.
Turbulensi Politik dan Bayang-bayang Pemilu Mendatang
Salah satu alasan utama kepergian penduduk kaya adalah ketidakstabilan politik yang berkelanjutan. Dalam lima tahun terakhir, Prancis telah melihat enam perdana menteri berganti, dan negara ini secara teratur diguncang oleh krisis anggaran. Investor dan pengusaha menyuarakan keprihatinan tentang bagaimana pemerintah yang berganti-ganti berencana mengelola utang publik yang terus meningkat.
Ketidakpastian tambahan diciptakan oleh prospek pemilihan presiden pada April 2027. Meskipun partai "Rassemblement National" pimpinan Marine Le Pen berusaha menenangkan komunitas bisnis, banyak ekonom skeptis tentang kemungkinan menggabungkan janji pengeluaran besar-besaran dengan keuangan publik Prancis yang sudah tegang dan aturan anggaran Uni Eropa yang ketat.
Pertempuran Baru Seputar Perpajakan Kaum Super Kaya
Inisiatif ekonom terkenal Gabriel Zucman, yang mengusulkan pengenaan pajak tahunan sebesar 2% atas kekayaan di atas 100 juta euro, menjadi pusat perdebatan baru-baru ini. Untuk mencegah pelarian modal, yang sebelumnya telah meniadakan efektivitas langkah-langkah pajak lainnya, rancangan tersebut juga mencakup apa yang disebut "pajak keluar" (exit tax). Menurutnya, warga negara kaya yang memutuskan untuk meninggalkan Prancis harus terus membayar pajak ini selama lima tahun setelah pindah.
Meskipun usulan tersebut disetujui oleh Majelis Nasional tahun lalu, usulan itu diblokir oleh Senat, dan kemudian akhirnya ditolak oleh dewan rendah selama pembahasan anggaran 2026.
Akibatnya, kompromi tersebut menghasilkan undang-undang keuangan untuk tahun 2026. Alih-alih pajak kekayaan yang komprehensif, diberlakukan pajak 20% atas barang mewah (kapal pesiar, jet pribadi, mobil sport, dan perhiasan) yang berada dalam holding keluarga pasif senilai setidaknya 5 juta euro.
Preseden Sejarah: Harga Perjuangan Melawan Kekayaan
Upaya Prancis untuk mengenakan pajak atas kekayaan besar memiliki sejarah panjang. Pada tahun 1982, Presiden François Mitterrand memperkenalkan Pajak Solidaritas atas Kekayaan (ISF). Menurut Komisi Eropa, selama masa keberadaannya, pajak ini menghasilkan €63,5 miliar bagi kas negara (sekitar €4,1 miliar pada tahun 2017 saja, sebelum dihapuskan).
Namun, menurut perkiraan ekonom Prancis Éric Pichet, pajak ini memicu penarikan sekitar €200 miliar modal dari negara dan mengurangi pertumbuhan PDB tahunan sekitar 0,2%.
Contoh nyata lainnya adalah "pajak super" François Hollande, yang mengusulkan tarif pajak penghasilan marjinal sebesar 75% untuk pendapatan tahunan di atas 1 juta euro. Pada akhir tahun 2012, Dewan Konstitusi Prancis menolak versi awal undang-undang ini, menganggap tidak adil penerapan tarif setinggi itu kepada individu. Namun, inisiatif ini sudah memicu kepergian yang banyak diberitakan: kepala LVMH Bernard Arnault memperoleh kewarganegaraan Belgia, dan aktor Gérard Depardieu pertama kali pindah ke Belgia, dan kemudian menerima paspor Rusia.
Ke Mana Jutawan Prancis Pergi?
Negara-negara di seluruh dunia secara sadar bersaing untuk menarik migran kaya, menawarkan mereka rezim pajak yang menguntungkan:
- Uni Emirat Arab (UEA): Tetap menjadi salah satu penerima manfaat utama dunia berkat tidak adanya pajak penghasilan sama sekali.
- Italia: Di bawah pemerintahan Giorgia Meloni, negara ini menjadi salah satu penerima manfaat utama di Eropa. Ada tarif pajak tetap sebesar 15% untuk kategori penduduk asing tertentu, yang memungkinkan pembayaran pajak tahunan tetap atas pendapatan asing terlepas dari jumlahnya.
- Swiss: Secara tradisional menarik individu kaya berkat rezim pajak yang menguntungkan bagi kategori penduduk asing tertentu yang sudah mapan (pajak lump sum).
- Monako: Tetap menjadi tempat perlindungan klasik bagi kaum super kaya Eropa karena tidak adanya pajak penghasilan.
- Portugal: Menarik ribuan migran kaya berkat program untuk penduduk non-biasa (Non-Habitual Resident), meskipun reformasi baru-baru ini telah membuat ketentuan ini kurang murah hati dibandingkan sebelumnya.
Kesimpulan
Prancis menghadapi dilema yang kompleks: kebutuhan untuk mengisi kembali anggaran negara dan mengurangi defisit berbenturan dengan risiko pelarian modal manusia dan finansial lebih lanjut. Sementara negara lain secara aktif menciptakan kondisi yang nyaman bagi penduduk kaya, Paris harus menemukan keseimbangan yang halus antara keadilan fiskal dan mempertahankan daya saing global ekonominya.
