Pada tanggal 22 Juli 2026, Amerika Serikat dan Arab Saudi menandatangani perjanjian bersejarah tentang kerjasama energi nuklir sipil, membuka jalan bagi salah satu kesepakatan nuklir paling ambisius dan kontroversial dalam beberapa tahun terakhir.
Dokumen, yang disebut sebagai "Perjanjian 123" sesuai dengan undang-undang energi atom Amerika, ditandatangani oleh Menteri Energi AS Chris Wright dan mitranya dari Arab Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun dan mengatur kemitraan multi-tahun senilai puluhan miliar dolar.
Inti dari kesepakatan ini adalah potensi izin bagi Arab Saudi untuk memperkaya bahan bakar nuklir di wilayahnya, sebuah operasi yang hingga kini dilarang keras. Meskipun transfer teknologi pengayaan uranium itu sendiri tidak termasuk dalam dokumen, kelompok bersama Amerika-Saudi akan berhak untuk mempelajari pembangunan fasilitas pengayaan bahan bakar. Ini berarti perusahaan-perusahaan Amerika akan dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nuklir Arab Saudi dan bersaing untuk kontrak besar dalam pengembangan reaktor.
Perjanjian ini berisi ketentuan keamanan yang kontroversial, yang telah menimbulkan kekhawatiran serius baik di kalangan anggota Kongres AS maupun di Israel. Dokumen tersebut tidak mewajibkan Arab Saudi untuk menandatangani Protokol Tambahan IAEA, yang menetapkan mekanisme inspeksi yang diperluas – yang dikenal sebagai "standar emas" pengawasan nuklir internasional. Selain itu, Riyadh tidak berkomitmen untuk melepaskan pengembangan kemampuan pemrosesan ulang bahan bakar bekasnya sendiri, yang secara teoritis dapat menyebabkan produksi plutonium.
Prasyarat historis untuk kesepakatan ini adalah keinginan Arab Saudi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan akses ke teknologi nuklir Amerika. Di bawah pemerintahan Biden, perjanjian ini dianggap sebagai bagian dari paket diplomatik yang lebih luas, yang seharusnya mencakup normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Namun, negosiasi ini menemui jalan buntu setelah serangan teroris Hamas pada 7 Oktober 2023. Pemerintahan Trump melanjutkan pekerjaan pada program nuklir tahun lalu, mengizinkan pergerakan menuju persyaratan yang lebih lunak bagi Riyadh.
Kesepakatan ini pasti akan memengaruhi keseimbangan kekuatan regional di tengah hubungan yang tegang antara Arab Saudi dan Iran. Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyatakan pada tahun 2018 bahwa jika Iran mengembangkan senjata nuklir, kerajaan itu akan berusaha memilikinya. Washington khawatir bahwa akses Saudi ke pengayaan uranium dapat mendorong Teheran untuk mengembangkan program nuklir yang lebih agresif dan memicu perlombaan senjata baru di Timur Tengah.
Tahap kritis berikutnya adalah pengiriman perjanjian ke Kongres untuk peninjauan wajib. Legislator dari kedua partai sudah menyatakan skeptisisme, khawatir bahwa kesepakatan ini membuka jalan bagi pengembangan senjata secara diam-diam dan melanggar norma-norma non-proliferasi internasional. Nasib perjanjian ini sebagian besar akan bergantung pada posisi Senat dan opini publik mengenai langkah yang tidak aman namun signifikan secara strategis ini.
