Peristiwa bersejarah terjadi di Suva, ibu kota Fiji, pada 6 Juli 2026, saat Australia dan Fiji menandatangani Perjanjian Aliansi Perdamaian Samudra, yang secara resmi dikenal sebagai Perjanjian Veitacini atau Ocean of Peace Alliance. Dokumen ini meresmikan komitmen timbal balik kedua negara dalam hal pertahanan dan keamanan kolektif—sebuah langkah yang oleh banyak pakar dianggap krusial bagi strategi Canberra dalam memperkuat perannya di kawasan Pasifik di tengah persaingan yang kian sengit dengan Tiongkok.
Isi perjanjian ini mencerminkan prinsip fundamental keamanan kolektif. Berdasarkan teks resmi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Australia, kedua belah pihak mengakui bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara di kawasan Pasifik merupakan ancaman langsung bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas negara lainnya. Setiap pihak berkomitmen untuk mengambil tindakan guna menghadapi ancaman bersama tersebut sesuai dengan prosedur konstitusi dan hukum domestik masing-masing.
Perjanjian ini secara eksplisit merujuk pada Deklarasi Samudra Pasifik Biru yang Damai (Blue Pacific Ocean of Peace Declaration) yang disepakati dalam KTT Forum Kepulauan Pasifik pada September 2025 di Honiara, Kepulauan Solomon. Pernyataan regional tersebut menegaskan komitmen terhadap "Cara Pasifik" (Pacific Way) yang tradisional—sebuah pendekatan yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog, konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan, berlandaskan sejarah perjuangan kawasan ini demi kemerdekaan dan koeksistensi yang harmonis.
Bagi Australia, aliansi dengan Fiji ini menjadi pakta pertahanan formal keempat setelah kesepakatan dengan Amerika Serikat (ditandatangani tahun 1951 melalui pakta ANZUS), Selandia Baru, dan Papua Nugini (Perjanjian Pukpuk yang ditandatangani pada Oktober 2025). Sementara bagi Fiji, kesepakatan ini merupakan aliansi tingkat tinggi pertama bagi mereka. Bersamaan dengan penandatanganan pakta pertahanan tersebut, kedua negara juga menyepakati perjanjian ekonomi Vuvale Union, di mana Australia berkomitmen untuk mengucurkan investasi lebih dari 1 miliar dolar Australia guna mendukung pembangunan ekonomi Fiji selama satu dekade ke depan.
Pernyataan resmi dari Perdana Menteri Anthony Albanese dan Sitiveni Rabuka semakin mempertegas nilai historis dari kesepakatan ini. Albanese menyebut penandatanganan kedua perjanjian tersebut sebagai "salah satu upaya paling signifikan yang pernah dilakukan Australia," sementara Rabuka menyoroti pentingnya aliansi ini dalam memperkokoh stabilitas regional dan menunjukkan solidaritas keluarga Pasifik di tengah meningkatnya ancaman eksternal. Konteks penandatanganan ini juga patut dicermati, karena seremoninya berlangsung tepat saat militer Tiongkok melakukan uji coba rudal balistik dari kapal selam di Samudra Pasifik, yang semakin menegaskan ketegangan geopolitik di wilayah tersebut.
Perjanjian ini terbuka bagi negara-negara Pasifik lainnya untuk bergabung, asalkan disetujui secara aklamasi oleh para anggota yang ada. Pakta ini sepenuhnya selaras dengan Piagam PBB serta kewajiban terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Perjanjian tersebut berlaku tanpa batas waktu, namun salah satu pihak dapat memutus kerja sama tersebut setahun setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran diri.
Di tingkat regional, aliansi baru ini dipandang sebagai inisiatif krusial bagi negara-negara Pasifik dalam menegaskan agenda mereka sendiri. Aliansi ini sejalan dengan strategi Australia yang lebih luas untuk mengonsolidasikan posisinya di Pasifik dan membendung pengaruh Tiongkok yang kian ekspansif—terlebih sejak Beijing menandatangani pakta keamanan rahasia dengan Kepulauan Solomon pada 2022, yang memicu kekhawatiran akan kemungkinan pembangunan pangkalan militer Tiongkok di Pasifik Selatan. Menurut para analis, Perjanjian Aliansi dengan Fiji ini membuktikan kemampuan Albanese dalam merampungkan kesepakatan militer strategis dengan cepat, sekaligus memantapkan posisi Australia sebagai mitra keamanan utama bagi negara-negara kepulauan Pasifik.
Kesepakatan ini juga memiliki nilai strategis yang mendalam di tengah kekhawatiran yang meningkat terhadap isu iklim, yang secara khusus diakui dalam teks perjanjian. Kedua negara telah berkomitmen untuk bekerja sama dalam aksi nyata dan ambisius guna memerangi perubahan iklim, demi mendukung target yang telah ditetapkan oleh Forum Kepulauan Pasifik.
Bagi Fiji dan negara kepulauan lainnya, risiko iklim merupakan ancaman eksistensial, sehingga komponen iklim dalam perjanjian ini menjadi sangat strategis di luar masalah keamanan tradisional. Perkembangan aliansi ini di masa depan, termasuk kemungkinan bergabungnya negara-negara lain di kawasan tersebut, berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Samudra Pasifik secara signifikan dan menentukan bentuk koalisi yang akan muncul di sekitar mekanisme baru ini di tengah persaingan geopolitik yang semakin tajam.
