Pada tahun 2025, di enam blockchain terbesar tercatat setidaknya 457 miliar dolar aktivitas kripto yang berpotensi dikenai pajak—dari keuntungan perdagangan hingga pembayaran dan pendapatan dari staking. Menurut Chainalysis, AS memimpin dengan 112,6 miliar, dan Amerika Utara serta Uni Eropa bersama-sama melampaui 250 miliar. Angka ini mengesankan, tetapi hanya batas bawah: analisis tidak memperhitungkan operasi internal bursa terpusat dan banyak jaringan lainnya.
Sebagian besar aktivitas ini tetap di luar jangkauan otoritas pajak. Menurut laporan tersebut, aturan CARF yang mulai berlaku pada tahun 2026 hanya mencakup 14 persen dari aliran dana. Sisanya 86 persen adalah perdagangan di bursa terdesentralisasi, transfer peer-to-peer, pendapatan dari penambangan, dan pembayaran kripto. Negara-negara mendapatkan data terutama dari platform terpusat, sementara dompet yang dikelola sendiri dan DeFi terus beroperasi dengan aturan mereka sendiri.
Bagi negara-negara tertentu, volume seperti itu menjadi bagian yang signifikan dari anggaran. Di Portugal, dua miliar dolar aktivitas kripto setara dengan 201 persen dari defisit kas negara, sementara di Nigeria 4,4 miliar merupakan lebih dari 12 persen dari semua pendapatan pemerintah. Angka-angka ini menunjukkan seberapa dalam kripto telah terjalin dalam ekonomi sehari-hari, terutama di negara-negara dengan mata uang nasional yang tidak stabil.
Bagi pengguna biasa, ini berarti dilema sederhana: mencatat sendiri atau mengambil risiko. Pembayaran dalam stablecoin, yang merupakan bagian signifikan dari jumlah AS, mudah lolos dari pelacakan otomatis. Seseorang membeli kopi dengan USDT atau menerima pembayaran untuk pekerjaan lepas dalam kripto—dan transaksi ini tidak masuk dalam laporan bursa secara otomatis.
Situasi ini mengingatkan pada sungai di mana sebagian air mengalir melalui saluran yang terlihat, dan sisanya merembes melalui tanah. Pemerintah memperkuat tanggul dalam bentuk perjanjian internasional, tetapi air terus menemukan jalan pintas. Pada akhirnya, yang menang adalah mereka yang mencatat transaksi secara transparan, dan yang kalah adalah anggaran yang kekurangan dana untuk kebutuhan sosial.
Chainalysis menekankan: angka 457 miliar bukanlah jumlah pajak, melainkan hanya perkiraan aliran yang berpotensi dikenai pajak. Penerimaan riil bergantung pada undang-undang nasional dan itikad baik para pelaku pasar. Pada tahun 2026, ketika CARF mulai beroperasi penuh, kesenjangan antara yang terlihat dan yang nyata mungkin menyempit, tetapi kecil kemungkinan hilang sepenuhnya.
