Kebijakan teknologi tinggi Amerika Serikat kembali menunjukkan sifatnya yang sulit ditebak. Upacara penandatanganan perintah eksekutif baru mengenai kecerdasan buatan (AI) dan keamanan siber yang sedianya digelar dengan megah di Gedung Putih tiba-tiba dibatalkan hanya beberapa jam sebelum dimulai. Donald Trump memberikan penjelasan singkat kepada para jurnalis: "Ada beberapa aspek yang saya tidak suka. Saya telah menundanya."
Di balik keputusan ini, tersaji sebuah drama di balik layar yang cukup sengit. Menurut laporan media khusus Amerika Serikat, panggilan telepon tengah malam dari para pemimpin industri seperti Elon Musk dan Mark Zuckerberg kepada presiden memainkan peran krusial dalam pembatalan tersebut. Para investor dan pengembang berhasil meyakinkan Gedung Putih bahwa kontrol model AI yang bersifat sukarela sekalipun di bawah Departemen Keuangan dapat menjadi hambatan birokrasi dalam persaingan teknologi. "Kita sudah melampaui Tiongkok, kita melampaui semua orang, dan saya tidak ingin melakukan apa pun yang akan menghalangi kepemimpinan ini," pungkas Trump.
Sejak hari pertama di bulan Januari 2025, pemerintahan Trump secara konsisten telah menghapus kebijakan regulasi ketat warisan Joe Biden demi memprioritaskan dominasi ekosistem AI Amerika Serikat.
Inisiatif baru yang disusun oleh berbagai kementerian tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengatur pertukaran data mengenai kerentanan sistem serta melindungi infrastruktur kritis. Namun, Silicon Valley justru melihat hal ini sebagai ancaman pengawasan negara. Pihak industri menegaskan bahwa aturan apa pun saat ini adalah "hadiah" bagi Beijing, yang tidak membebani laboratorium mereka dengan perdebatan publik mengenai keamanan.
Mungkinkah pengabaian total terhadap aturan keamanan ini justru membahayakan pasar? Dalam jangka pendek, sepertinya tidak demikian. Penghapusan segala bentuk pembatasan justru membuka jalan bagi kucuran dana miliaran dolar untuk pembangunan pusat data baru dan pelatihan jaringan saraf raksasa generasi berikutnya. Para investor kini memegang kendali penuh atas arah pengembangan mereka. Akan tetapi, dalam jangka panjang, ketiadaan standar perlindungan siber yang seragam di tingkat federal akan melimpahkan seluruh risiko kegagalan atau kebocoran data langsung kepada sektor bisnis itu sendiri.
Alih-alih pusat federal, kini pemerintah negara bagian mulai mengambil alih inisiatif tersebut. Sementara Washington memilih kebebasan mutlak demi memenangkan persaingan melawan Tiongkok, California dan New York sudah mulai menerapkan undang-undang transparansi AI mereka sendiri. Apakah industri siap menghadapi fragmentasi hukum semacam ini demi menghindari kontrol dari pemerintah pusat? Tampaknya bagi para pemilik modal besar, kompromi ini masih dianggap sebagai pilihan yang menguntungkan.
