Di wilayah Lipetsk, pengadilan arbitrase membatalkan perjanjian dengan perusahaan residen kawasan ekonomi khusus "Hash Maker" dan menuntut pembayaran lebih dari 159 juta rubel. Secara formal, hukuman ini dijatuhkan karena kegagalan pemenuhan kewajiban investasi. Namun pada dasarnya, tindakan tersebut diambil karena alih-alih membangun pusat data dan pengembangan perangkat lunak yang dijanjikan, perusahaan tersebut justru mengoperasikan penambangan kripto.
Perusahaan ini memperoleh status residen KEK sejak tahun 2021. Berdasarkan kesepakatan, mereka wajib menginvestasikan 4,6 miliar rubel untuk pengembangan perangkat lunak, basis data, dan sistem informasi, serta membangun pusat data. Namun kenyataannya, investasi yang masuk hanya mencapai 835 juta rubel, pembangunan fisik tidak pernah dilakukan, dan seluruh peralatan hanya digunakan untuk menghasilkan hash rate. Pengadilan memutuskan bahwa rencana bisnis tidak terealisasi dan aktivitas perusahaan tidak sesuai dengan permohonan awal.
Denda ditetapkan sebesar 5% dari nilai investasi yang tidak terealisasi, yang kemudian disesuaikan menjadi: 5 juta rubel untuk pelanggaran kontrak, ditambah 154 juta rubel utang PPN yang timbul akibat penggunaan fasilitas bea cukai. Menariknya, pada Desember 2024, perusahaan itu sendiri melaporkan kepada otoritas bahwa mereka masuk dalam daftar resmi penambang kripto. Meskipun aktivitas penambangan belum dilarang di Lipetsk, pemerintah pusat kini tengah mempertimbangkan pembatasan di 19 wilayah dalam jaringan listrik pusat.
Kasus ini menyoroti konflik kepentingan yang klasik. Negara memberikan berbagai fasilitas dengan harapan munculnya proyek teknologi jangka panjang dan lapangan kerja baru. Namun, pelaku pasar cenderung mencari celah yang lebih menguntungkan secara cepat—dalam konteks ini penambangan kripto, yang menggunakan server dan daya listrik serupa tetapi memberikan imbal hasil seketika. Perusahaan tersebut pada intinya memanfaatkan subsidi sebagai modal murah untuk menunjang bisnis lain.
Kejadian seperti ini bukanlah hal baru: insentif "inovasi" sering kali dialihkan untuk aktivitas spekulatif atau industri yang boros energi. Saat dilakukan audit, barulah terungkap bahwa laporan formal sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan. Pada akhirnya, tidak hanya anggaran negara yang dirugikan, tetapi kredibilitas program dukungan pemerintah pun ikut terancam.
Pelajaran bagi pengusaha cukup jelas: subsidi bukanlah hibah cuma-cuma, melainkan kontrak mengikat dengan pengawasan ketat. Setiap penyimpangan dari rencana awal tidak hanya berujung pada pencabutan fasilitas, tetapi juga denda besar yang harus dibayar kembali dari penghasilan yang telah didapat.
