Pemerintah baru Hongaria yang dipimpin oleh Perdana Menteri Peter Magyar telah resmi mencabut status keadaan darurat yang berlaku di negara itu sejak tahun 2020. Menurut Magyar, keputusan ini menandai kembalinya "kehidupan normal" dan mengakhiri masa empat tahun rezim hukum khusus yang sebelumnya diterapkan oleh mantan Perdana Menteri Viktor Orban.
Asal-Usul dan Perpanjangan Status Darurat
Status keadaan darurat di Hongaria pertama kali diberlakukan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk memerintah melalui dekrit tanpa melewati parlemen. Pada tahun 2022, setelah dimulainya invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, status darurat ini diperpanjang dengan alasan risiko keamanan dan situasi kemanusiaan di wilayah perbatasan.
Selama beberapa tahun terakhir, parlemen dengan mayoritas kursi dari partai Fidesz telah berulang kali memperpanjang status darurat tersebut, yang pada dasarnya memungkinkan pemerintahan Orban untuk memimpin selama satu siklus empat tahun penuh di luar proses legislasi yang semestinya. Para pengkritik, termasuk dari Parlemen Eropa, menyebut sistem semacam itu "benar-benar tidak selaras dengan nilai-nilai Eropa."
Berakhirnya "Pemerintahan Berbasis Dekrit"
Pada tanggal 14 Mei 2026, Perdana Menteri baru Peter Magyar mengumumkan bahwa status keadaan darurat masa perang di Hongaria berakhir mulai hari ini, yang sekaligus menghentikan sistem pemerintahan berbasis dekrit yang telah berjalan selama enam tahun. Parlemen telah memasukkan dekrit-dekrit utama yang dikeluarkan selama masa darurat ke dalam tatanan hukum reguler, sehingga secara formal menutup rezim hukum khusus tersebut namun tetap mempertahankan sebagian regulasi dalam bentuk undang-undang biasa.
Pencabutan status darurat ini dianggap sebagai salah satu langkah krusial pemerintah baru untuk menyelaraskan kebijakan Hongaria dengan norma-norma Eropa serta standar demokrasi. Di saat yang sama, Magyar menekankan bahwa negara tetap siap untuk bereaksi cepat terhadap ancaman baru, namun hal itu akan dilakukan dalam kerangka prosedur demokrasi yang berlaku, bukan melalui kekuasaan otonom pemerintah yang diperluas.
Perubahan Drastis Sikap Politik Terhadap Rusia
Bersamaan dengan berakhirnya masa darurat, Kementerian Luar Negeri Hongaria memanggil duta besar Rusia terkait serangan pesawat tak berawak besar-besaran ke wilayah Zakarpattia, Ukraina, di mana terdapat komunitas besar etnis Hongaria. Perdana Menteri Magyar menegaskan bahwa pemerintah Hongaria "mengecam keras serangan Rusia ke Zakarpattia" dan akan meminta penjelasan dari Moskow mengenai kapan berakhirnya perang yang telah berkecamuk lebih dari empat tahun tersebut.
Langkah ini dinilai oleh para analis sebagai perubahan arah yang nyata dibandingkan dengan kebijakan Orban sebelumnya yang telah lama menjaga hubungan dekat dengan Moskow dan sering menghalangi inisiatif anti-Rusia yang lebih tegas dari Uni Eropa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyebut tanggapan Budapest sebagai "pesan penting" dan menekankan bahwa serangan itu kembali menunjukkan bahwa Rusia merupakan ancaman tidak hanya bagi Kyiv, tetapi juga bagi negara-negara tetangga dan seluruh Eropa.
