Setelah negosiasi intens selama lima tahun, Inggris dan Uni Eropa akhirnya menuntaskan salah satu isu pasca-Brexit yang paling rumit. Pada 26 Februari 2026, teks lengkap perjanjian Gibraltar setebal 1.018 halaman resmi dipublikasikan. Mulai 15 Juli 2026, kesepakatan tersebut akan mulai berlaku dalam tahap implementasi.
Sekilas, dokumen ini tampak seperti solusi teknis semata untuk mengatasi persoalan "perbatasan keras". Namun pada praktiknya, dampak yang dibahas di sini jauh lebih luas.
Perubahan yang Akan Terjadi di Lapangan
Perubahan yang paling mencolok adalah hilangnya pembatas fisik antara Gibraltar dan kota La Línea di Spanyol. Pagar pembatas yang menjadi simbol realitas baru pasca-Brexit tersebut akan segera dibongkar. Seiring dengan pembongkaran itu, antrean panjang selama berjam-jam yang terjadi setiap hari akan menjadi kenangan masa lalu.
Sekitar 15.000 orang, yang mayoritas adalah warga Spanyol, kini dapat kembali bekerja di Gibraltar dengan leluasa seperti sebelum tahun 2020. Pemeriksaan barang di perbatasan darat pun akan dihapuskan sepenuhnya. Bagi wilayah perbatasan ini, di mana ekonomi La Línea sangat bergantung pada Gibraltar, kebijakan ini bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan masalah kelangsungan hidup banyak keluarga dan bisnis.
Walaupun demikian, Gibraltar tidak bergabung dengan Uni Eropa. Namun, untuk kepentingan pergerakan bebas orang, wilayah ini secara efektif akan bergabung ke dalam Zona Schengen. Di saat yang sama, rezim kepabeanan khusus dibentuk untuk menghilangkan hambatan perdagangan barang.
Poin Paling Kontroversial dalam Kesepakatan
Dalam perjanjian tersebut terdapat poin yang paling banyak memicu emosi. Petugas perbatasan Spanyol akan melakukan pemeriksaan Schengen bukan di perbatasan darat, melainkan di bandara dan pelabuhan Gibraltar. Para pendatang yang tiba di sana akan melewati kontrol otoritas Gibraltar terlebih dahulu, baru kemudian pemeriksaan oleh pihak Spanyol yang bertindak atas nama Uni Eropa.
Ini merupakan struktur yang benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Spanyol memiliki hak untuk menolak masuknya seseorang ke wilayah seberang laut Inggris dengan berpedoman pada aturan Schengen. Bagi warga Inggris yang sebelumnya terbiasa terbang ke Gibraltar tanpa kendala berarti, hal ini merupakan perubahan yang signifikan.
Walaupun demikian, Pasal 2 dalam perjanjian tersebut secara tegas menyatakan bahwa tidak ada satu pun poin dalam dokumen ini yang mengganggu kedaulatan Inggris atas Gibraltar. Secara hukum, London tetap mempertahankan posisinya tanpa kompromi.
Reaksi di Inggris
Di Inggris, perjanjian ini sudah mulai dijuluki sebagai sebuah "kapitulasi". Kelompok Konservatif dan perwakilan dari partai Reform UK melontarkan kritik yang sangat tajam. Bagi mereka, hal ini tampak seperti konsesi kesekian dari pemerintahan Starmer setelah isu Kepulauan Chagos. Para kritikus berpendapat bahwa London terlalu mudah menyerahkan tuas pengaruh atas kehidupan sehari-hari Gibraltar kepada Spanyol.
Sebaliknya, para pendukung perjanjian menekankan bahwa tanpa kesepakatan ini, Gibraltar berisiko menghadapi perbatasan "keras" dengan konsekuensi ekonomi yang fatal. Bagi wilayah yang sebagian besar ekonominya bertumpu pada pergerakan bebas orang dan barang, situasi tersebut akan menjadi pukulan yang sangat berat.
Makna Perjanjian Bagi Spanyol
Bagi Madrid, perjanjian ini pun bukan sekadar kemenangan mutlak. Di satu sisi, Spanyol berhasil meraih apa yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun: kendali atas akses masuk ke Gibraltar dan penghapusan kendala bagi penduduk perbatasan. Di sisi lain, hal ini memunculkan sebuah preseden yang berbahaya.
Model pengelolaan dan pemeriksaan bersama di wilayah Gibraltar ini dapat mulai digunakan sebagai argumen oleh para pendukung otonomi yang lebih luas di Catalonia, Negeri Basque, dan Galicia. Selain itu, Maroko turut memantau situasi ini dengan cermat: jika Spanyol mampu mendapatkan persyaratan seperti itu untuk Gibraltar, mengapa tidak mengangkat kembali isu terkait Ceuta dan Melilla?
Menjelang pemilihan parlemen tahun 2027, partai Sosialis yang sedang berkuasa memiliki kemungkinan untuk kehilangan kendali pemerintahan. Jika koalisi yang melibatkan partai VOX mengambil alih kekuasaan, posisi Madrid terkait Gibraltar bisa berubah menjadi jauh lebih keras. Pihak Gibraltar menyadari hal ini dan mulai bersiap menghadapi potensi perubahan iklim politik di Spanyol tersebut.
