Korea Selatan, negara yang lonjakan ekonominya pada paruh kedua abad ke-20 dikenal sebagai "Keajaiban di Sungai Han," kini tengah bersiap untuk lompatan baru. Kali ini, fokusnya adalah pada keadilan sosial di era algoritma. Di Seoul, konsep "dividen AI" sedang dibahas secara serius: sebuah gagasan bahwa keuntungan dari kecerdasan buatan tidak seharusnya hanya menjadi milik korporasi, melainkan juga dinikmati oleh setiap warga negara.
Mengapa Korea?
Korea adalah "garis depan" di bidang teknologi. Di sinilah raksasa seperti Samsung dan SK Hynix berada, menguasai pangsa pasar terbesar dunia untuk memori komputasi AI. Namun, kepemimpinan ini memiliki sisi lain. Korea Selatan menempati peringkat pertama dunia dalam kepadatan robotisasi (jumlah robot per 10.000 pekerja), namun di saat yang sama, berada di posisi terbawah dalam tingkat kelahiran.
Pemerintah dan masyarakat menyadari bahwa jika mesin menggantikan manusia sementara semua keuntungan hanya mengalir ke kantong "chaebol" (konglomerat keluarga), ledakan sosial hanyalah masalah waktu.
Suara dari Jalanan: Ketika Chip Lebih Berharga daripada Manusia
Pada April 2024, gelombang protes karyawan Samsung melanda Korea. Ini bukan sekadar tuntutan untuk "naik gaji." Untuk pertama kalinya, serikat pekerja merumuskan dengan jelas permintaan mereka akan "bagian dalam ledakan AI."
Logika para pekerja sederhana: korporasi menerima subsidi miliaran dolar dari negara untuk membangun pabrik dan mengembangkan chip. Uang tersebut berasal dari pajak warga negara. Infrastruktur yang menopang kesuksesan AI (jaringan listrik, pendidikan, logistik) telah dibangun selama puluhan tahun melalui upaya seluruh negeri. Oleh karena itu, laba melimpah dari AI bukan hanya hasil kerja para insinyur, melainkan juga buah dari kontribusi nasional.
Pandangan Jujur: Realitas atau Populisme?
Terlepas dari konsepnya yang menarik, "dividen AI" saat ini masih berada dalam zona turbulensi politik.
- Perpecahan Politik: Lobi utama ide ini digerakkan oleh pemimpin oposisi, Lee Jae-myung. Ia mengusulkan penerapan "pajak AI" untuk mendanai pendapatan dasar universal. Pemerintah yang berkuasa saat ini masih bersikap hati-hati, khawatir hal itu akan menurunkan daya saing perusahaan-perusahaan Korea dalam persaingan melawan AS dan Tiongkok.
- Risiko Ekonomi: Para penentang gagasan ini berpendapat bahwa penarikan 15% dari keuntungan (sebagaimana tuntutan serikat pekerja) akan membuat perusahaan kekurangan dana untuk litbang (penelitian dan pengembangan), yang pada akhirnya berujung pada ketertinggalan teknologi.
Kesimpulan
Korea Selatan menjadi negara pertama di mana diskusi mengenai AI beralih dari ranah "bagaimana cara kerjanya" ke ranah "siapa pemiliknya." Jika eksperimen ini berhasil, Korea akan menciptakan model "sosialisme digital," di mana teknologi tidak merampas masa depan manusia, melainkan menjaminnya. Namun, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, kesenjangan antara elit AI dan penduduk lainnya bisa menjadi tidak tertembus.
