Gubernur California Gavin Newsom menandatangani paket rancangan undang-undang yang bertujuan memperkuat keamanan pemilu. Langkah-langkah tersebut mencakup perlindungan pemungutan suara melalui pos dan penerapan pertanggungjawaban pidana atas perebutan surat suara.
Penandatanganan berlangsung pada 19 September 2026. Paket tersebut mencakup 13 undang-undang yang, menurut gubernur, dimaksudkan untuk menangkal upaya intervensi federal.
Salah satu undang-undang kunci menjadikan pengambilan surat suara, catatan pemilih, atau teknologi pemungutan suara yang tersertifikasi sebelum sertifikasi resmi hasil sebagai tindak pidana. Untuk itu diatur hukuman pidana.
Rancangan undang-undang lain mengkriminalkan tindakan orang yang memiliki wewenang untuk memerintahkan bawahan mencampuri pengiriman atau pengembalian surat suara melalui pos. Tindakan semacam itu juga menjadi kejahatan berat.
Newsom menegaskan bahwa langkah-langkah ini menjawab upaya pemerintahan Trump untuk membatasi pemungutan suara melalui pos. Mahkamah Agung Amerika Serikat sebelumnya memblokir beberapa aturan federal yang diusulkan.
Tahun lalu di Kabupaten Riverside, seorang sheriff sudah menyita lebih dari 650 ribu surat suara, yang memicu perselisihan. Undang-undang baru memperkuat perlindungan rantai pasok surat suara.
Paket tersebut juga memperpanjang jam operasional tempat penerimaan surat suara melalui pos dan memberlakukan pembatasan terhadap kegiatan aparat penegak hukum di dekat tempat pemungutan suara.
"Kami tidak akan membiarkan siapa pun mencampuri kehendak bebas warga California," tegas Newsom. Namun, mampukah ini sepenuhnya mencegah segala bentuk tekanan terhadap sistem pemilu?
Partai Demokrat di legislatif negara bagian melihat langkah-langkah ini sebagai perlindungan yang diperlukan bagi demokrasi menjelang pemilihan Kongres bulan November.
