Pada hari Jumat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan dengan Denmark dan Greenland (seharusnya: Greenland) mengenai pertahanan dan investasi di kawasan Arktik yang strategis.
Menurut pernyataan itu, Amerika Serikat akan memperoleh kesempatan untuk memperluas kehadiran militer di pulau tersebut, termasuk hak permanen atas pangkalan, akses, dan penerbangan.
Kesepakatan itu juga melarang negara-negara yang bukan anggota NATO menempatkan pangkalan militer atau pasukan di Greenland (seharusnya: Greenland) dan memberlakukan mekanisme pengawasan atas investasi di sektor-sektor sensitif.
Trump menegaskan bahwa perjanjian itu bersifat tanpa batas waktu dan menjamin Amerika Serikat “kendali permanen atas keamanan dan semua kebutuhan lainnya” di Greenland (seharusnya: Greenland).
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dan pemimpin Greenland (seharusnya: Greenland) menegaskan bahwa dokumen itu akan memperkuat keamanan bersama di Arktik dan Atlantik Utara, sekaligus sepenuhnya mempertahankan kedaulatan Denmark dan hak orang Greenland atas penentuan nasib sendiri.
Penandatanganan pakta itu dijadwalkan pada pekan depan dalam rangka Sidang Umum PBB di New York.
Kesepakatan itu merupakan hasil perundingan setelah pernyataan Trump sebelumnya tentang niat membeli Greenland (seharusnya: Greenland), tetapi pada akhirnya tidak mengatur pengalihan kendali atas wilayah tersebut.
Para pihak mencatat bahwa perjanjian itu akan memungkinkan sekutu NATO lebih efektif menangkal upaya Rusia dan Tiongkok untuk memperkuat posisi di kawasan tersebut, tanpa mengganggu hak-hak yang sudah ada dari penduduk setempat.
Bagaimana langkah ini akan memengaruhi keseimbangan kekuatan di Arktik dalam jangka panjang?
Rincian kesepakatan itu belum dipublikasikan sepenuhnya, tetapi sudah jelas bahwa kesepakatan itu akan menggantikan atau melengkapi perjanjian pertahanan Greenland (seharusnya: Greenland) tahun 1951.
