Kementerian Kehakiman AS melakukan penyelidikan terhadap lima stasiun televisi terbesar — ABC, CBS, CNN, NBC, dan Fox News. Pemicunya adalah keputusan mereka untuk menghentikan sementara peliputan bersama peristiwa di Gedung Putih.
Pemeriksaan ini menyangkut kemungkinan pelanggaran undang-undang antimonopoli. Menurut sumber, lembaga tersebut menghubungi jaringan-jaringan itu pada hari Jumat dan meminta korespondensi serta materi yang berkaitan dengan kerja pool televisi.
Pool adalah sistem yang sudah lama berlaku, di mana stasiun-stasiun televisi secara bergiliran menyediakan perekaman presiden dan berbagi rekaman dengan media lain. Pada bulan September, jaringan-jaringan itu selama beberapa hari menolak praktik ini setelah pemerintahan Trump mencabut akreditasi sejumlah jurnalis CNN, serta MS Now dan Politico.
Akibatnya, sejumlah peristiwa penting, termasuk pertemuan presiden dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping, tidak disiarkan di stasiun-stasiun besar. Belakangan, pengadilan memulihkan sementara akses bagi media yang tersingkir, dan pool kembali beroperasi.
Juru bicara Kementerian Kehakiman, Emily Covington, menyatakan bahwa «anggota pool televisi dengan bangga memboikot peliputan peristiwa di Gedung Putih». Ia mengingatkan bahwa boikot bersama di antara para pesaing komersial dapat melanggar Undang-Undang Sherman — undang-undang antimonopoli yang utama.
Penyelidikan ini menjadi episode terbaru dalam hubungan tegang antara pemerintahan Trump dan pers. Gedung Putih sebelumnya menyebut akses kepada presiden sebagai hak istimewa, bukan hak, dan tiga media mengajukan gugatan, menuduh pemerintah melanggar Amandemen Pertama.
Jaringan-jaringan itu untuk sementara menahan diri dari komentar atau menyatakan bahwa mereka belum menerima pemberitahuan resmi. Penyelidikan itu sendiri baru dimulai, dan hasilnya belum jelas. Tetapi apakah penyelidikan antimonopoli ini layak membuat koordinasi media yang sudah biasa dipertanyakan?
