Mahkamah Agung AS pada hari Jumat, 25 September 2026, memulihkan berlakunya basis data federal yang diperluas untuk memeriksa kewarganegaraan pemilih. Keputusan ini memungkinkan pemerintahan Presiden Donald Trump melanjutkan penggunaan sistem SAVE yang telah dimodifikasi.
Mahkamah menangguhkan putusan seorang hakim federal dari Washington yang pada bulan Juni memblokir perubahan tersebut. Para hakim menilai bahwa larangan itu menghalangi pemerintah federal untuk membantu negara bagian dalam penyelenggaraan pemilu. Mayoritas dengan suara 6–3 mendukung permohonan Kementerian Kehakiman.
Sistem SAVE yang dikelola oleh Kementerian Keamanan Dalam Negeri telah dirombak: kini sistem itu mencakup data warga negara AS sejak lahir, memungkinkan permintaan massal, dan menggunakan nomor jaminan sosial. Sebelumnya basis data itu terutama ditujukan untuk memeriksa imigran.
Pemerintahan Trump menegaskan bahwa basis data itu membantu memerangi pemberian suara oleh non-warga negara. Para kritikus khawatir data yang tidak akurat dapat menyebabkan pemilih sah dikeluarkan secara keliru dari daftar.
Tiga hakim liberal — Sonia Sotomayor, Elena Kagan, dan Ketanji Brown Jackson — menyatakan ketidaksetujuan. Dalam pendapat terpisahnya, Jackson menyebut keputusan itu sebagai «putusan sementara yang meragukan» atas undang-undang yang sebelumnya belum pernah ditafsirkan.
Perubahan pada SAVE terkait dengan perintah eksekutif Trump yang dikeluarkan pada bulan Maret. Negara bagian dapat secara sukarela menggunakan sistem itu untuk pemeriksaan individual, tetapi undang-undang federal membatasi pembersihan daftar pemilih secara massal dalam 90 hari sebelum pemilu.
Pemilu Kongres dijadwalkan pada 3 November 2026. Apakah pengaruh keputusan itu akan tetap terasa dalam beberapa pekan tersisa, akan ditunjukkan oleh pekan-pekan mendatang.
Keputusan Mahkamah Agung menjadi kemenangan sementara bagi upaya Trump untuk memperkuat peran federal dalam pemeriksaan daftar pemilih. Kasus ini masih terus disidangkan dalam proses banding.
