Dalam pemilihan umum yang digelar 1 Juni 2026, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed berhasil meraih kemenangan telak, sebuah hasil yang semakin memperkokoh kekuasaannya meskipun negara tersebut tengah menghadapi tantangan keamanan yang serius. Partai Kemakmuran (Prosperity Party) yang dipimpinnya menguasai mayoritas mutlak kursi di parlemen dan kini bersiap untuk membentuk pemerintahan baru untuk masa jabatan lima tahun ke depan.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Nasional, partai tersebut memperoleh 438 dari 501 kursi yang diperebutkan di majelis rendah parlemen, atau setara dengan 87 persen suara. Partisipasi pemilih dilaporkan melampaui angka 50 juta orang. Susunan pemerintahan baru akan dibentuk oleh parlemen pada Oktober 2026, saat Abiy Ahmed secara resmi terpilih kembali sebagai Perdana Menteri untuk masa jabatan lima tahun yang baru.
Pemilu kali ini berlangsung di tengah suasana konflik dan tudingan adanya penindasan terhadap kelompok oposisi. Partai-partai oposisi menghadapi kendala besar, dengan para pemimpin mereka yang ditangkap atau diasingkan, sehingga banyak lawan politik partai penguasa tidak dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi ini. Pada hari pemungutan suara, sebanyak 143 tempat pemungutan suara di wilayah Amhara dan Oromia gagal beroperasi akibat masalah keamanan yang dipicu oleh konflik bersenjata di sana. Selain itu, seluruh wilayah Tigray yang masih dalam proses pemulihan pasca-perang saudara 2020-2022, sepenuhnya dikecualikan dari pemilu ini.
Kelompok bersenjata lokal menolak atau mengabaikan hasil pemungutan suara tersebut. Milisi Fano di Amhara, yang telah menguasai wilayah luas sejak 2023, serta Tentara Pembebasan Oromo (OLA) yang terlarang, terus melanjutkan aksi bersenjata demi menuntut otonomi yang lebih besar bagi wilayah mereka. Di Tigray, ketegangan kembali meningkat menyusul upaya Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) untuk membangun kembali pemerintahan daerah, sebuah langkah yang dinilai melanggar kesepakatan damai tahun 2022.
Abiy Ahmed, yang sempat mendapat pengakuan internasional, naik ke tampuk kekuasaan pada April 2018 di tengah gelombang protes massa terhadap rezim otokratis sebelumnya. Pada awalnya, kepemimpinannya mendapat sambutan positif; ia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2019 atas upayanya menormalkan hubungan dengan Eritrea dan mengakhiri konflik perbatasan selama dua dekade melalui perjanjian damai. Namun, kebijakan sentralisasinya dan pelemahan pengaruh Front Pembebasan Rakyat Tigray, yang secara historis mendominasi politik Ethiopia, segera memicu krisis politik besar yang akhirnya berujung pada perang saudara di Tigray.
Meski telah terpilih kembali, ancaman konflik besar baru masih membayangi Ethiopia. Bentrokan bersenjata di Amhara dan Oromia belum juga mereda, sementara risiko eskalasi di Tigray tetap ada. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi andalan partai penguasa—dengan proyeksi resmi melebihi 10 persen pada tahun 2026—sejauh ini belum mampu menyelesaikan persoalan keamanan regional maupun marjinalisasi politik kelompok-kelompok etnis dalam sistem federal Ethiopia.
Ethiopia merupakan negara dengan populasi terbesar kedua di Afrika yang terletak di kawasan Tanduk Afrika. Negara ini berbatasan dengan Kenya di selatan, Eritrea di utara, Jibuti di timur laut, Somalia di timur, Sudan Selatan di barat, serta Sudan di barat laut. Sebagai satu-satunya kekuatan besar di Afrika yang tidak memiliki akses ke laut, Ethiopia sangat bergantung pada pelabuhan negara-negara tetangga, terutama Jibuti, yang menangani lebih dari 90 persen perdagangan internasionalnya. Pasca-perdamaian dengan Eritrea pada 2018, Abiy Ahmed sempat berjanji untuk memulihkan akses ke pelabuhan Eritrea, namun hal tersebut tetap menjadi isu yang belum terselesaikan di tengah ketegangan yang berlangsung saat ini.
