Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengumumkan penyelenggaraan pemilihan umum dini pada 29 November. Keputusan itu diambil setelah gagalnya dua rancangan undang-undang yang bertujuan mengatasi krisis perumahan.
Sánchez memberi tahu Raja Felipe VI dan menggelar rapat luar biasa Dewan Menteri untuk membubarkan parlemen. Awalnya pemilihan direncanakan pada musim panas tahun 2027.
Persoalan perumahan menjadi salah satu topik paling pelik bagi warga Spanyol. Di kota-kota besar dan di pesisir, sewa dan harga hunian melonjak tajam. Ketidakpuasan publik semakin memuncak setelah pengusiran Maricarmen Abascal yang berusia 87 tahun dari sebuah apartemen di Madrid: sewanya melonjak dari 500 menjadi 2650 euro.
Pemerintah mengusulkan larangan pengusiran penyewa rentan hingga tahun 2030, kenaikan pajak atas apartemen wisata, dan pembatasan pembelian hunian oleh dana investasi. Kedua rancangan undang-undang itu tidak memperoleh mayoritas yang dibutuhkan di Kongres.
Yang menentang adalah Partai Rakyat yang konservatif, Vox yang berhaluan kanan ekstrem, dan partai Katalonia Junts per Catalunya. Partai terakhir, meskipun bernegosiasi dengan pemerintah, menolak mendukung langkah-langkah yang melindungi hak penyewa.
Sánchez menegaskan bahwa untuk menyelesaikan masalah sosial dibutuhkan dukungan progresif yang lebih luas di parlemen. “Kini giliran Anda,” katanya dalam pidato kepada rakyat.
Protes terhadap kebijakan perumahan melanda seluruh negeri. Bagaimana krisis ini akan memengaruhi hasil pemilihan dan mampukah parlemen baru menemukan kompromi atas persoalan-persoalan kunci?
Pemerintah minoritas Sánchez sudah delapan tahun bersandar pada koalisi rapuh dengan kekuatan kiri, regional, dan separatis. Gagalnya rancangan undang-undang itu kembali menunjukkan betapa sulitnya mendorong agenda dalam kondisi seperti itu.
