Pada 17 November 2026, Sekretaris Jenderal PBB mengumumkan penunjukan sepuluh anggota baru Kelompok Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk koordinator bersama Marian Dorcas Quain dari Ghana dan Giorgio Rossi dari Italia.
Keputusan ini diambil pada saat masyarakat internasional mengintensifkan upaya untuk mencapai Agenda 2030 dan bersiap menuju KTT SDG pada 2027. Kelompok ini merupakan bagian dari Mekanisme Fasilitasi Teknologi PBB dan bertugas memberikan pendampingan ahli di bidang STI.
Quain, wakil direktur jenderal Dewan Penelitian Ilmiah dan Industri Ghana, dan Rossi, profesor fisika di Universitas Milan serta wakil presiden pusat sinkrotron Elettra, mewakili berbagai kawasan dan disiplin ilmu. Kepemimpinan bersama mereka menegaskan niat PBB untuk memadukan pengalaman negara berkembang dan negara maju.
Kelompok ini juga mencakup para ahli dari Brasil, Jepang, Swedia, Rusia, Tiongkok, India, Maladewa, dan Nigeria. Masing-masing memiliki pengalaman internasional yang diakui di masyarakat sipil, sektor swasta, atau komunitas ilmiah. Penunjukan ini mencerminkan upaya mewujudkan keberagaman geografis dan sektoral.
Mandat kelompok ini mencakup penyusunan rekomendasi bagi Forum STI, pengembangan peta jalan untuk SDG, isu kesetaraan gender, inklusi, dan dampak teknologi mutakhir — dari nanoteknologi hingga kecerdasan buatan. Sekretariat memastikan koordinasi dengan gugus tugas antarlebaga PBB.
Pemilihan koordinator bersama dari Ghana dan Italia menunjukkan pendekatan konsisten PBB dalam membentuk mekanisme multilateral: pemasangan ahli dari Global Selatan dan Utara memungkinkan pertimbangan atas prioritas dan sumber daya yang berbeda. Ini bukan gestur sekali waktu, melainkan elemen strategi jangka panjang untuk memperkuat kemitraan di bidang pembangunan berkelanjutan.
Sebagaimana dalam kolaborasi ilmiah internasional keberhasilan bergantung bukan hanya pada bakat individu, tetapi juga pada kemampuan berbagai tradisi untuk bekerja bersama, penunjukan ini menunjukkan bahwa PBB memandang keberagaman bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai syarat yang diperlukan untuk memajukan SDG.
Dengan demikian, keputusan Sekretaris Jenderal menegaskan bahwa tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi yang efektif dalam skala global menuntut pencarian keseimbangan yang berkelanjutan antara kawasan dan sektor.
