Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan tarif 100% untuk film yang diproduksi di luar Amerika Serikat, dengan mengklaim bahwa industri film Amerika dirugikan oleh insentif pajak asing [1, 2, 4]. Trump menyatakan masalah ini sebagai masalah keamanan nasional dan menginstruksikan lembaga-lembaga, termasuk Departemen Perdagangan, untuk segera menerapkan tarif [2, 4, 9].
Pengumuman ini telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh industri hiburan [2, 3]. Eksekutif Hollywood bergegas untuk memahami implikasinya, sementara Motion Picture Association menolak berkomentar [3, 11]. Kurangnya rincian spesifik mengenai perhitungan dan penegakan hukum telah menciptakan ketidakpastian [3, 4].
Beberapa negara, termasuk Australia dan Selandia Baru, telah menyuarakan penentangan mereka dan berjanji untuk mendukung industri layar mereka [3, 5, 7]. Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke telah berbicara dengan kepala Screen Australia, menegaskan komitmennya untuk membela industri layar Australia [1, 3, 5]. Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon menyatakan bahwa pemerintahnya sedang mencari informasi lebih lanjut [1, 3, 5].
Awal tahun ini, Trump menunjuk Jon Voight, Sylvester Stallone, dan Mel Gibson sebagai “duta besar khusus” untuk merevitalisasi pembuatan film Amerika [4, 16, 17]. William Reinsch, mantan pejabat senior Departemen Perdagangan, telah memperingatkan tentang potensi konsekuensi mengerikan karena kemungkinan pembalasan [3]. Komunitas film internasional mengamati dengan seksama bagaimana tarif ini akan terungkap dan potensi dampaknya pada produksi dan distribusi film global [1, 2].