Senator Flavio Bolsonaro menyatakan tidak mengakui hasil putaran kedua pemilihan presiden di Brasil 25 Oktober 2026. Ia kalah dari presiden petahana Luiz Inácio Lula da Silva dengan selisih lebih dari empat juta suara.
Menurut data pengadilan pemilu, Lula meraih sekitar 51,78 % suara, sedangkan Bolsonaro 48,22 %. Pejabat resmi, termasuk ketua STF dan TSE, telah mengakui kemenangan kepala negara petahana.
Bolsonaro menjelaskan posisinya dengan keputusan Menteri STF Cristiano Zanin, yang pada 17:01 memperpanjang pemungutan suara selama dua jam di seluruh negeri. Menurutnya, hal itu «mengubah aturan permainan di tengah pertandingan» dan melanggar prinsip kesetaraan pemilih.
Kandidat itu mencatat bahwa Zanin, mantan pengacara Lula, mengambil keputusan dengan melewati pengadilan pemilu khusus TSE. «Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Brasil,» tegasnya.
Ketua Mahkamah Pemilu Tinggi Cassio Nunes Marques menegaskan: «Sama sekali tidak ada aturan yang mengizinkan perpanjangan pemungutan suara. Sepanjang sejarah TSE hal seperti itu tidak pernah ada».
Bolsonaro menambahkan bahwa timnya juga meminta perpanjangan pemungutan suara di lima negara bagian karena masalah cuaca, tetapi keputusan nasional menciptakan kondisi yang tidak setara. Di beberapa wilayah, kotak suara sudah ditutup sebelum perintah itu.
Senator itu mengumumkan akan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk membatalkan pemilu. «Mustahil mengakui hasil pemilu dalam konteks seperti yang terjadi,» katanya kepada para pendukung di Brasília.
Apa yang kini menanti demokrasi Brasil setelah pernyataan tersebut?
Putusan pengadilan atas gugatan Bolsonaro dapat menentukan bagaimana negara itu menghadapi perselisihan terbaru seputar hasil pemungutan suara.
