Di Afrika Selatan, tempat kontrol devisa telah berlaku sejak tahun 1961, mata uang kripto telah lama menjadi cara untuk menghindari pembatasan ekspor modal. Rancangan peraturan terbaru yang diterbitkan pada April dan Agustus 2026 mengancam akan mengubah jalur ini menjadi koridor sempit dengan izin sebelumnya dan larangan bagi perusahaan.
Menteri Keuangan Enoch Godongwana pada 21 Oktober menyatakan: setelah ribuan komentar, pemerintah meninggalkan model persetujuan sebelumnya. Sebagai gantinya, transaksi akan diperiksa secara post factum — untuk legitimasi dan kebersihan pajak. Ini adalah jawaban langsung terhadap kritik industri, yang menunjukkan risiko keluarnya inovasi dan modal.
Selama setahun, ekonomi kripto Afrika Selatan tumbuh sebesar 52 % dan mencapai 39,3 miliar dolar. Pembayaran komersial dan operasi P2P melampaui arus institusional, dan stablecoin melalui jalur Afrika menyamai volume bitcoin. Aturan yang keras dapat memblokir arus ini justru ketika arus tersebut menjadi instrumen penting bagi jutaan warga Afrika Selatan.
Rancangan sebelumnya mewajibkan deklarasi tertulis tentang asal usul dan penyimpanan aset, membatasi penarikan melalui penyedia berlisensi dalam kuota R2 juta dan R10 juta, serta melarang perusahaan melakukan transaksi lintas batas sama sekali. Penyimpanan mandiri di dompet non-kustodian secara praktis disamakan dengan ekspor modal. Langkah-langkah tersebut mencerminkan keinginan lama negara untuk memantau denyut arus keuangan.
Kini penekanan bergeser ke penilaian risiko dan kepatuhan terhadap rekomendasi Dewan Stabilitas Keuangan. Ini bukan penghapusan kontrol, melainkan upaya membuatnya kurang rumit: alih-alih larangan total — pemeriksaan targeted. Bagi pemegang kripto biasa, perbedaannya sangat besar: dana dapat dipindahkan secara legal tanpa persetujuan berbulan-bulan, asalkan mematuhi aturan pajak.
Sejarah menunjukkan bahwa modal, seperti air, menemukan jalan memutar. Semakin kaku bendungan, semakin besar kemungkinan arusnya mengalir ke bayang-bayang atau ke luar negeri. Afrika Selatan, yang keluar dari «daftar abu-abu» FATF pada tahun 2025, kini memutuskan apakah akan menjadi gerbang teregulasi bagi aset digital Afrika atau kehilangan peluang ini.
Bagi setiap orang yang memegang aset kripto, pelajaran utamanya sederhana: aturan berubah, tetapi transparansi dan pencatatan pajak tetap menjadi satu-satunya cara andal untuk mempertahankan kebebasan bergerak.
