Sementara para penggemar kripto bermimpi tentang masa depan terdesentralisasi tanpa perantara, Tiongkok secara resmi memasukkan blockchain ke dalam daftar infrastruktur nasional. Pada 9 Oktober 2026, Komite Sentral Partai Komunis dan Dewan Negara RRT menerbitkan "Pandangan tentang Pengembangan Kekuatan Produktif Berkualitas Baru" — sebuah dokumen berisi 19 langkah, yang secara tegas menginstruksikan pembentukan jaringan blockchain nasional bersama dengan jaringan komputasi tunggal negara.
Yang dimaksud bukanlah mata uang kripto, melainkan platform yang diizinkan dan dikendalikan negara untuk verifikasi data, pelacakan rantai pasok, dan digitalisasi industri. Dokumen ini mengaitkan blockchain dengan jaringan BSN yang sudah beroperasi, yang diluncurkan pada 2020 dengan partisipasi China Mobile dan China UnionPay. Belum ada tenggat waktu, anggaran, atau rincian teknis — hanya ketetapan politik.
Bagi perekonomian, ini berarti tingkat kepercayaan baru terhadap catatan digital tanpa risiko volatilitas token. Bank dan perusahaan dapat bertukar data terverifikasi tentang kontrak, pajak, dan kredit, sementara negara memperoleh alat untuk mengatur arus dana dengan lebih tepat. Berbeda dari blockchain publik, di sini semua node berada di bawah kendali, dan anonimitas ditiadakan.
Kepentingan tersembunyinya jelas: dalam kondisi ketika data menjadi aset baru, blockchain memungkinkan monetisasi dan perlindungannya di bawah naungan negara. Seiring dengan itu, diberlakukan aturan kepemilikan data dan proyek percontohan untuk perdagangannya. Ini bukan sekadar teknologi — ini adalah cara mengubah informasi menjadi sumber daya yang terkendali, yang memperkuat posisi institusi keuangan tradisional.
Bayangkan sebuah pabrik biasa: alih-alih surat jalan kertas dan perselisihan dengan pemasok, semua tahap dicatat dalam satu rantai tunggal yang dapat dilihat oleh regulator. Sistem semacam ini menurunkan biaya dan risiko, tetapi sekaligus membuat setiap transaksi transparan bagi pemerintah. Bagi warga biasa, ini bisa berarti layanan digital yang lebih andal, tetapi juga privasi yang lebih kecil dalam urusan keuangan.
Pendekatan Tiongkok menunjukkan bahwa blockchain tidak harus identik dengan kebebasan. Ia dapat berfungsi sebagai alat efisiensi terpusat, di mana negara bertindak sebagai penjamin, bukan penentang teknologi. Dalam jangka panjang, hal ini mengubah gagasan tentang siapa yang memiliki ekonomi digital dan bagaimana kepercayaan terhadap uang didistribusikan di dalamnya.
