Pada tanggal 9 Juli 2025, pemerintah Yunani mengumumkan penangguhan sementara selama tiga bulan terhadap permohonan suaka bagi para migran yang masuk dari negara-negara Afrika Utara.
Keputusan ini, yang dijelaskan oleh Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis sebagai langkah sementara, adalah respons terhadap peningkatan kedatangan migran dari Libya. Pemerintah menyatakan bahwa setiap migran yang memasuki negara secara ilegal akan menghadapi penahanan dan deportasi.
Keputusan ini datang pada saat Yunani menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola arus migrasi, terutama dari laut dari Afrika Utara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan mengelola arus migran secara lebih efektif.
Tindakan pemerintah ini diperkirakan akan berdampak pada pendekatan Uni Eropa terhadap migrasi, yang berpotensi memengaruhi kebijakan terkait pengendalian perbatasan dan perlakuan terhadap pencari suaka.
Situasi ini mengingatkan kita pada tantangan serupa yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara, yang juga seringkali menjadi tujuan atau transit bagi migran. Penting bagi kita untuk terus memantau perkembangan ini dan mendukung solusi yang manusiawi dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan solidaritas regional.