Keputusan Mahkamah Agung AS pada Juli 2025 untuk mengizinkan pembongkaran Departemen Pendidikan telah memicu perdebatan global tentang implikasinya. Dalam konteks internasional, langkah ini membuka pertanyaan tentang peran pemerintah dalam pendidikan dan dampaknya terhadap kerjasama lintas batas.
Keputusan tersebut, yang memungkinkan pemecatan massal hampir 1.400 karyawan, telah memicu kekhawatiran tentang dampak pada program pertukaran pelajar dan kerjasama pendidikan internasional. Kekhawatiran ini diperkuat oleh penutupan tujuh kantor regional Kantor Hak Sipil (OCR), yang berlokasi di kota-kota besar seperti New York dan Chicago. Kantor-kantor ini memainkan peran penting dalam menangani kasus diskriminasi dan memastikan akses yang adil ke pendidikan bagi semua siswa.
Dari perspektif global, pembongkaran Departemen Pendidikan dapat dilihat sebagai bagian dari tren yang lebih luas menuju desentralisasi dan pengurangan peran pemerintah dalam pendidikan. Namun, para kritikus berpendapat bahwa langkah ini dapat merusak upaya untuk mempromosikan kesetaraan pendidikan dan mengurangi ketidaksetaraan global. Organisasi internasional seperti UNESCO dan Bank Dunia telah menyatakan keprihatinan tentang potensi dampak negatif dari perubahan ini terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait pendidikan.
Dalam jangka panjang, pembongkaran Departemen Pendidikan AS dapat memiliki konsekuensi signifikan bagi kerjasama pendidikan internasional, pertukaran pelajar, dan upaya global untuk mempromosikan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Oleh karena itu, penting untuk memantau perkembangan ini dengan cermat dan mempertimbangkan implikasinya bagi masa depan pendidikan di seluruh dunia.