Pada tanggal 9 Juli 2025, Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang mendukung operasi militer Israel di wilayah pendudukan Palestina. Sanksi ini merupakan respons terhadap keterlibatan mereka dalam tindakan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait dengan isu hak asasi manusia di kawasan tersebut.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mendukung penyelidikan ICC terhadap dua warga negara Amerika dan Israel, yang dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kedaulatan negara. Rubio menambahkan, "Kami tidak akan mentolerir kampanye politik dan ekonomi yang mengancam kepentingan dan kedaulatan nasional kami."
Dalam perkembangan terkait, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengutuk sanksi AS, dengan mengutip "kampanye berkelanjutan terhadap Israel dan Amerika Serikat" yang diambil oleh AS.
Albanese, seorang akademisi Italia, telah menyerukan kepada negara-negara sekutu di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap pasokan senjata ke Israel dan memutus hubungan perdagangan dan keuangan dengan negara tersebut, menyebutnya sebagai "kampanye hukuman kolektif" di Jalur Gaza.
Dalam laporan yang diterbitkan awal bulan ini, Albanese menuduh lebih dari 60 perusahaan, termasuk perusahaan teknologi dan manufaktur senjata besar, terlibat dalam mendukung permukiman Israel dan operasi militer di Gaza.
Perlu dicatat bahwa mantan Presiden AS Donald Trump telah menjatuhkan sanksi kepada empat hakim ICC pada Juni 2024, sebagai tanggapan atas dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh pengadilan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan penyelidikannya terhadap kejahatan perang oleh pasukan AS di Afghanistan.
Langkah AS ini menimbulkan pertanyaan penting tentang peran negara dalam isu hak asasi manusia dan konflik di Timur Tengah. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan pendukung kuat kemerdekaan Palestina, tentu akan mencermati perkembangan ini dengan seksama. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengambil sikap yang bijaksana dan mendukung upaya penyelesaian damai yang adil bagi rakyat Palestina, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.