Pemerintah Prancis telah mengumumkan langkah-langkah penghematan yang signifikan untuk mengatasi peningkatan utang publik negara tersebut, yang mencapai lebih dari 114% dari PDB-nya. Rencana tersebut, yang disebut 'Le Moment', mencakup pembekuan pengeluaran publik pada tahun 2026 dan penghapusan 3.000 pekerjaan sektor publik pada tahun tersebut.
Perdana Menteri Prancis, François Bayrou, telah menguraikan rencana anggaran yang bertujuan untuk mengendalikan pengeluaran publik negara tersebut. Rencana tersebut mencakup pemotongan anggaran sebesar €43,8 miliar ($50,88 miliar), termasuk kemungkinan penghapusan dua hari libur nasional, untuk mengatasi krisis fiskal Prancis yang semakin dalam. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi defisit dari 5,4% menjadi 4,6% pada tahun 2026 dan mematuhi peraturan Eropa pada tahun 2029.
Utang pemerintah Prancis mencapai 113,0% dari PDB pada akhir tahun 2024, setelah 109,8% pada akhir tahun 2023. Defisit pemerintah umum untuk tahun 2024 mencapai €169,6 miliar, menyumbang 5,8% dari produk domestik bruto (PDB), setelah 5,4% pada tahun 2023 dan 4,7% pada tahun 2022. Pendapatan meningkat pada tahun 2024, naik 3,1% setelah +2,2% pada tahun 2023.
Langkah-langkah penghematan ini telah menghadapi oposisi yang kuat dari serikat pekerja dan partai politik, termasuk partai National Rally sayap kanan, yang telah mengancam akan melakukan mosi tidak percaya. Pemerintah berharap langkah-langkah ini akan menstabilkan ekonomi Prancis dan mencegah krisis yang serupa dengan yang dialami oleh Yunani. Perdana Menteri Bayrou menghadapi tantangan untuk meyakinkan parlemen Prancis yang terpecah untuk mentolerir langkah-langkah pemotongan biaya. Jika dia gagal, dia bisa menghadapi mosi tidak percaya.