Senat AS mengesahkan rancangan undang-undang bipartisan yang diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek-proyek di bidang energi terbarukan, serta pembangunan pusat data dan saluran transmisi listrik. Pemungutan suara berlangsung pada 19 November, dan 62 senator memberikan suara mendukung dokumen tersebut, sementara 33 menolak.
Rancangan undang-undang yang berjudul Bipartisan American Affordability and Jobs Act ini merupakan hasil kompromi antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Pengusulnya adalah Senator Shelley Moore Capito (Republik dari Virginia Barat), Sheldon Whitehouse (Demokrat dari Rhode Island), serta Mike Lee dan Martin Heinrich.
Dokumen ini bertujuan mempersingkat tenggat kajian lingkungan dan menyederhanakan prosedur perolehan izin. Menurut para pendukungnya, hal ini akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan angin secara lebih cepat, serta infrastruktur untuk pusat data yang permintaannya terus meningkat akibat perkembangan AI.
Rancangan undang-undang ini mewajibkan pusat data besar untuk sepenuhnya menanggung biaya penyambungan ke jaringan listrik. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban bagi konsumen biasa, yang tagihan listriknya naik lebih dari 6% selama setahun terakhir dan sebesar 39% dalam lima tahun.
Senator Shelley Moore Capito menyatakan bahwa pengesahan reformasi ini merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah keterjangkauan energi bagi warga Amerika. Pemimpin Mayoritas di Senat John Thune menambahkan bahwa langkah tersebut «akan menembus belenggu birokrasi selama puluhan tahun» dan membantu menciptakan lapangan kerja.
Senator Sheldon Whitehouse menegaskan bahwa jika Dewan Perwakilan Rakyat mendukung rancangan undang-undang ini, warga Amerika akan segera merasakan keringanan dalam pembayaran listrik. Selain itu, dokumen ini juga memperluas peluang pembangunan saluran transmisi listrik yang diperlukan untuk mengintegrasikan sumber-sumber energi baru.
Namun, tidak semua pihak mendukung inisiatif ini. Organisasi lingkungan besar, termasuk Sierra Club dan National Wildlife Federation, menentangnya karena menilai reformasi ini akan melemahkan pengawasan lingkungan dan meruntuhkan akuntabilitas proyek.
Rancangan undang-undang ini kini dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah rancangan ini dapat lolos di sana tanpa perubahan berarti dan benar-benar mempercepat transisi ke energi bersih, akan terlihat dalam waktu dekat.
Latar belakang kenaikan harga listrik dan ketidakpuasan publik terhadap pusat data membuat topik ini menjadi sangat aktual. Para pendukung reformasi melihatnya sebagai keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan perlindungan konsumen, sementara para kritikus khawatir akan dampaknya terhadap lingkungan.

