Pada 12 Mei 2026, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara terbuka menyatakan niatnya untuk tetap menjabat meskipun terjadi gelombang pengunduran diri para menteri. Bloomberg melaporkan bahwa sejumlah anggota kunci kabinet telah meninggalkan posisi mereka dalam beberapa hari terakhir, yang memicu krisis pemerintahan yang cukup serius.
Pengunduran diri ini dipicu oleh perselisihan internal terkait kebijakan ekonomi dan isu migrasi. Starmer menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjalankan tugasnya dengan jajaran yang ada dan tidak akan membiarkan adanya pemilihan umum dini. Menurut seorang sumber, perdana menteri telah mengadakan pertemuan darurat dengan para menteri yang tersisa guna menstabilkan situasi.
Sejumlah analis mencatat bahwa krisis saat ini berbeda dari gejolak pemerintahan sebelumnya pada periode 2022–2024. Berbeda dengan pengunduran diri Boris Johnson, peristiwa kali ini tidak disertai dengan skandal besar, melainkan lebih bersifat struktural. Starmer masih mengandalkan dukungan dari mayoritas parlemen serta jajaran petinggi partai.
Posisi perdana menteri saat ini adalah tetap mempertahankan arah kebijakan demi stabilitas ekonomi dan komitmen internasional. Pihak oposisi menuntut percepatan pemilihan umum, namun peluang pelaksanaannya dalam beberapa bulan ke depan dinilai sangat kecil. Para pengamat menekankan perlunya memantau hasil pemungutan suara di parlemen dalam beberapa minggu mendatang.
Indikator utamanya adalah pemungutan suara anggaran pada akhir Mei: jika Starmer berhasil melaluinya tanpa hambatan berarti, krisis ini dapat dianggap telah teratasi. Sebaliknya, tekanan terhadap sang perdana menteri dipastikan akan semakin meningkat.
Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas politik di Inggris, bahkan ketika pemerintah memiliki mayoritas kursi secara formal di parlemen.
