Berdasarkan laporan Bloomberg tertanggal 3 Juni 2026, pemerintahan Trump telah mengusulkan penerapan tarif tambahan sebesar 10% atau 12,5% terhadap impor dari 60 negara mitra, termasuk Tiongkok, Inggris, dan negara-negara Eropa. Langkah ini diambil menyusul adanya penyelidikan terkait isu kerja paksa dalam rantai pasokan global.
Video dari Bloomberg menyoroti bahwa inisiatif ini mencakup spektrum mitra dagang Amerika Serikat yang sangat luas. Meski pernyataan resmi menekankan pentingnya melindungi pasar AS dari barang-barang hasil kerja paksa, kriteria spesifik pemilihan negara tersebut belum dijelaskan secara mendetail dalam sumber aslinya.
Penyelidikan ini menyasar sektor-sektor krusial seperti elektronik, tekstil, dan produk pertanian. Menurut data Bloomberg, kebijakan tarif baru ini berpotensi mendongkrak harga barang bagi konsumen di Amerika serta mengubah peta logistik pasokan dari kawasan Asia dan Eropa.
Para analis menilai langkah tersebut sejalan dengan strategi besar dalam merombak berbagai perjanjian dagang internasional. Inggris dan sejumlah negara Eropa, yang sebelumnya mengandalkan stabilitas hubungan dengan Washington, kini harus menghadapi hambatan baru yang berpotensi mempercepat upaya mereka dalam mencari pasar ekspor alternatif.
Sebagai salah satu target utama, Tiongkok sebelumnya memang telah menghadapi pembatasan serupa dalam beberapa tahun terakhir. Laporan tersebut menyebutkan bahwa tarif untuk Tiongkok akan dipatok sebesar 12,5%, yang menjadi beban tambahan di atas bea masuk saat ini dan dapat memicu relokasi rantai produksi ke wilayah Asia Tenggara.
Bagi para eksportir Eropa, kebijakan ini mengharuskan mereka meninjau kembali strategi harga serta kemungkinan mempercepat perundingan mengenai format perdagangan baru. Bloomberg menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan telah mulai menghitung dampak kebijakan ini terhadap margin keuntungan dari pengiriman barang ke Amerika Serikat.
Sebagai kesimpulan, laporan tersebut menyatakan bahwa kebijakan tarif tahun 2026 ini memperkuat tren fragmentasi perdagangan global dan menuntut perusahaan untuk lebih teliti dalam memverifikasi asal-usul barang mereka. Penting untuk dicatat bahwa inisiatif ini masih berupa usulan dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dan belum diberlakukan secara resmi.
