Saat dana negara mengalir melalui saluran konvensional, uang tersebut sangat rentan hilang di tengah labirin birokrasi dan perantara. Filipina memutuskan untuk memutus rantai tersebut, menjadi negara pertama di dunia yang sepenuhnya mengalihkan anggaran nasional ke sistem blockchain.
Alokasi Anggaran Umum untuk tahun 2026 mencapai 6,793 triliun peso. Kini, setiap peso dicatat dalam buku besar digital yang tidak dapat diubah. Sekretaris DICT, Henry Aguda, menyatakan bahwa ini adalah "resi digital permanen yang tidak dapat dipalsukan." Inisiatif yang dinamakan Digital Bayanihan Chain ini diwujudkan tanpa membebani anggaran negara, karena didanai oleh hibah dari sektor swasta.
Dalam hal ini, blockchain bukan sekadar teknologi, melainkan instrumen yang mengubah cara masyarakat memercayai keuangan publik. Sebelumnya, pengawasan pengeluaran dana sangat bergantung pada auditor dan kemauan politik. Sekarang, setiap warga negara, jurnalis, atau aktivis dapat melacak aliran dana mulai dari tahap persetujuan hingga ke tangan penerima akhir, bahkan hingga beberapa dekade mendatang.
Bagi para pembayar pajak, hal ini bermakna lebih dari sekadar angka-angka di layar. Saat anggaran menjadi transparan dan permanen, ruang untuk korupsi pun menyempit karena manipulasi data secara teknis menjadi mustahil dilakukan. Pada saat yang sama, keyakinan masyarakat pun meningkat bahwa dana tersebut benar-benar disalurkan untuk tujuan yang telah ditetapkan, seperti pembangunan jalan, sekolah, dan layanan kesehatan.
Namun, teknologi itu sendiri tidak lantas menyelesaikan semua persoalan. Blockchain hanya mencatat fakta yang ada. Siapa dan bagaimana data tersebut diinterpretasikan akan sangat bergantung pada peran masyarakat sipil serta media independen. Selain itu, DICT berencana memperluas penggunaan blockchain ke layanan publik lainnya, mulai dari perizinan hingga penyaluran bantuan sosial.
Di dunia di mana uang semakin sering hadir hanya dalam bentuk digital, Filipina membuktikan bahwa transparansi bisa diwujudkan sebagai realitas teknis, bukan sekadar janji manis. Kini, pertanyaannya adalah sejauh mana warga negara akan memanfaatkan instrumen ini.
