Arab Saudi mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran imigrasi, menangkap lebih dari 18.000 orang dalam satu minggu karena melanggar undang-undang residensi, tenaga kerja, dan keamanan perbatasan. Tindakan keras ini bertepatan dengan larangan visa sementara yang memengaruhi pelancong dari India, menyebabkan kekecewaan di antara para peziarah dan mereka yang merencanakan kunjungan bisnis atau keluarga.
Menurut Kantor Berita Saudi, 12.995 orang ditangkap karena melanggar undang-undang residensi, 3.512 karena penyeberangan perbatasan ilegal, dan 1.900 karena pelanggaran terkait tenaga kerja. Mayoritas dari mereka yang mencoba memasuki Kerajaan secara ilegal berasal dari Ethiopia (66%), Yaman (28%), dan negara lain (6%). Pihak berwenang juga menangkap individu yang mencoba keluar dari negara itu secara ilegal dan mereka yang membantu atau melindungi pelanggar.
Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan peringatan keras, menyatakan bahwa mereka yang membantu masuknya ilegal dapat menghadapi hukuman berat, termasuk hingga 15 tahun penjara, denda besar, dan penyitaan aset. Warga diimbau untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran melalui nomor bebas pulsa yang telah ditentukan.
Meskipun cakupan pasti larangan visa masih belum dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, laporan menunjukkan bahwa visa Umrah, kunjungan bisnis, dan kunjungan keluarga terpengaruh. Keputusan ini berdampak pada banyak peziarah dari Asia Selatan yang melakukan perjalanan setiap tahun untuk Haji. Pejabat Saudi menyatakan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan visa kunjungan atau Umrah untuk melakukan Haji tanpa pendaftaran yang benar.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah mengarahkan penegakan visa yang lebih ketat untuk memastikan musim Haji yang aman dan terorganisir dengan baik. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya Arab Saudi yang lebih luas untuk mengelola kerumunan besar dan meningkatkan keamanan selama salah satu acara keagamaan terbesar di dunia. Pelancong disarankan untuk tetap mendapatkan informasi tentang peraturan visa terbaru dan memastikan kepatuhan terhadap semua hukum yang berlaku.