Pada April 2025, pemerintah Maharashtra memperkenalkan Kebijakan Pendidikan Nasional (NEP) 2020, yang mewajibkan bahasa Hindi sebagai bahasa ketiga wajib bagi siswa kelas 1 hingga 5 di sekolah menengah bahasa Marathi dan Inggris.
Inisiatif ini bertujuan untuk selaras dengan kerangka pendidikan 5+3+3+4 NEP, menggabungkan bahasa Hindi dari tahap dasar. Peluncuran direncanakan secara bertahap, dimulai dengan kelas 1 pada tahun ajaran 2025-26, diperluas ke semua kelas pada tahun 2028-29.
Pengumuman tersebut memicu kontroversi yang signifikan. Partai-partai oposisi, termasuk Kongres dan Maharashtra Navnirman Sena (MNS), menyuarakan kritik mereka, menganggapnya sebagai pemaksaan terhadap identitas regional dan keragaman bahasa.
Menanggapi oposisi tersebut, pemerintah Maharashtra mengeluarkan penangguhan perintah, menjadikan bahasa Hindi "umumnya" sebagai bahasa ketiga, daripada wajib, untuk kelas 1 hingga 5. Hal ini memungkinkan sekolah untuk menawarkan bahasa India lainnya sebagai bahasa ketiga jika cukup banyak siswa yang menunjukkan minat.
Perdebatan tentang kebijakan bahasa Hindi di Maharashtra menyoroti keseimbangan antara integrasi nasional dan identitas bahasa regional. NEP 2020 mempromosikan bahasa umum untuk persatuan nasional, tetapi implementasinya di Maharashtra mengungkapkan kompleksitas dalam menegakkan kebijakan semacam itu di negara bagian yang beragam.
Pada Juli 2025, situasi tetap cair, dengan diskusi yang sedang berlangsung tentang pendekatan terbaik untuk pendidikan bahasa, dengan menghormati tujuan nasional dan sentimen regional.