Partai Republik di Kongres AS mengumumkan investigasi terhadap Universitas Harvard pada hari Kamis. Para anggota parlemen menuduh Harvard melanggar undang-undang hak sipil. Ini menandai peningkatan serangan Presiden Donald Trump terhadap lembaga-lembaga elit.
Para anggota parlemen menulis surat kepada Harvard yang menuntut dokumen tentang praktik perekrutan dan program keragamannya. Mereka juga meminta informasi tentang protes pro-Palestina di kampus tahun lalu. Surat itu ditandatangani oleh ketua Komite Pengawasan DPR James Comer dan ketua kepemimpinan DPR Elise Stefanik.
Comer dan Stefanik mengkritik Presiden Harvard Alan Garber karena menolak tuntutan pengawasan oleh Gedung Putih. Gedung Putih telah membatalkan pendanaan sebesar US$2,2 miliar dan mengancam pembalasan lebih lanjut. Mereka menyatakan bahwa Harvard menolak untuk membuat perjanjian penyelesaian yang wajar yang diusulkan oleh pejabat federal.
Partai Republik menyatakan bahwa tidak ada institusi yang berhak melanggar hukum.