Pada tahun 2025, Armenia menghadapi ketidakstabilan politik yang signifikan karena dugaan upaya kudeta. Kepala Staf Umum, dengan dukungan dari "Gerakan Suci", dilaporkan sedang merencanakan kudeta.
Pada tanggal 25 Juni 2025, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengumumkan bahwa pasukan keamanan telah menggagalkan rencana tokoh agama yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan. Komite investigasi Armenia sedang menyelidiki kasus tersebut.
Pada tanggal 26 Juni 2025, pengadilan Armenia menjatuhkan hukuman penjara beberapa bulan kepada para terdakwa atas tuduhan menghasut kudeta. Pashinyan menggambarkan peristiwa itu sebagai "rencana jahat oleh tokoh agama kriminal" yang bertujuan untuk merebut kekuasaan.
Ini menyusul peristiwa tahun 2020, ketika pemimpin gereja Armenia, Karekin II, menyerukan pengunduran diri Pashinyan setelah kekalahan militer di Nagorno-Karabakh. Konflik meningkat setelah kendali Baku atas wilayah tersebut pada tahun 2023, ketika Pashinyan mencari perdamaian dengan Azerbaijan, yang menyebabkan penangkapan banyak tokoh agama Armenia.
Pada tanggal 30 Juni 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan dukungannya untuk Armenia dalam menghadapi upaya kudeta. Macron mendesak Pashinyan untuk mencapai perdamaian dengan Azerbaijan dan menormalisasi hubungan dengan Turki, menekankan bahwa perdamaian dan perbatasan terbuka sangat penting bagi kawasan tersebut.
Armenia terus menghadapi tantangan internal dan eksternal karena pemerintah berupaya mencapai stabilitas politik dan ekonomi, sementara juga menghadapi tekanan dari lembaga keagamaan yang berusaha mempengaruhi lanskap politik negara.