Pada tanggal 30 April 2025, di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, penasihat hukum Departemen Luar Negeri AS, Joshua Simmons, berpendapat bahwa kebutuhan keamanan Israel lebih diutamakan daripada kewajibannya untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina di Gaza. Pernyataan ini terjadi selama sidang yang membahas pembatasan Israel terhadap bantuan dan kerja sama dengan UNRWA.
Simmons menegaskan bahwa Israel tidak terikat secara hukum berdasarkan Konvensi Jenewa untuk berkolaborasi dengan UNRWA, dengan alasan kekhawatiran tentang dugaan hubungan badan tersebut dengan Hamas. Sementara AS menginginkan bantuan mencapai Gaza, AS menyangkal adanya kewajiban hukum mutlak bagi Israel untuk mengizinkannya. Dia menyoroti kekhawatiran yang kredibel mengenai Hamas yang berpotensi menyalahgunakan fasilitas UNRWA dan bantuan kemanusiaan.
Simmons menyarankan agar organisasi lain dapat memenuhi misi UNRWA. Sikap ini muncul ketika ICJ memeriksa kewajiban kemanusiaan Israel di tengah blokade berat Gaza, di mana pasokan penting telah sangat dibatasi sejak 2 Maret 2025, memperburuk krisis kemanusiaan.