Pada tanggal 16 April 2025, delegasi dari Parlemen Eropa menuduh pemerintah Hongaria semakin membatasi hak-hak LGBTQI+. Hal ini menyusul persetujuan amandemen konstitusi yang melarang pertemuan yang mempromosikan atau menampilkan perubahan jenis kelamin atau homoseksualitas.
Delegasi Parlemen Eropa, yang dipimpin oleh Tineke Strik, menyatakan bahwa undang-undang baru tersebut membahayakan kebebasan berekspresi. Delegasi mendesak Komisi Eropa untuk turun tangan guna mencegah larangan pawai Pride.
Delegasi telah mengirim surat kepada Komisi Eropa yang meminta tindakan segera dari Mahkamah Keadilan. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan pawai Pride dapat berjalan secara legal dan damai. Pemerintah Hongaria telah dikritik karena sikap permusuhannya selama pertemuan dan kegagalannya untuk mematuhi putusan dari pengadilan Eropa terkait supremasi hukum.