Investigasi PBB mengungkapkan bahwa Iran meningkatkan penggunaan pengawasan digital dan "main hakim sendiri yang disponsori negara" untuk menekan perbedaan pendapat setelah protes "Perempuan, Hidup, Kebebasan" tahun 2022. Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB untuk Iran, dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Jumat, menyatakan bahwa Teheran melakukan "upaya negara yang terkoordinasi untuk menekan perbedaan pendapat, mengabadikan iklim ketakutan dan impunitas sistematis."
Laporan tersebut merinci peningkatan penggunaan teknologi dan pengawasan, termasuk aplikasi Nazer, yang memungkinkan individu untuk melaporkan ketidakpatuhan hijab, bahkan di ambulans dan taksi. Pengawasan drone udara juga digunakan di Teheran dan Iran selatan pada April 2024 untuk memantau kepatuhan hijab. Misi menemukan bahwa sistem peradilan tidak memiliki independensi, dan para korban yang mencari pertanggungjawaban menghadapi intimidasi dan penuntutan.
Para penyelidik mengumpulkan 38.000 barang bukti dan mewawancarai 285 korban dan saksi, meskipun Iran menolak akses ke negara itu. Misi menyerukan penyelidikan baru terhadap pelanggaran hak dengan cakupan yang lebih luas daripada hanya protes dan akibatnya. Laporan tersebut akan dipresentasikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia pada hari Selasa.