Hongaria secara resmi mengundurkan diri dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Keputusan tersebut, yang disetujui dengan 134 suara mendukung, 37 menentang, dan 7 abstain, menjadikan Hongaria negara Eropa pertama yang meninggalkan pengadilan tersebut. Menteri Luar Negeri Péter Szijjártó akan secara resmi memberi tahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres.
Pemerintah Hongaria, yang dipimpin oleh Viktor Orbán, awalnya mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri pada bulan April, bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pemerintah memandang ICC sebagai "badan politik". ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu pada November 2024, dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.
Sebagai anggota ICC, Hongaria diharapkan untuk melaksanakan surat perintah penangkapan selama kunjungan Netanyahu pada bulan April, tetapi Orbán menolak, dengan menyatakan bahwa hukum Hongaria tidak memberlakukan keputusan ICC. Sebelumnya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin pada tahun 2023. Burundi dan Filipina adalah satu-satunya negara lain yang telah mengundurkan diri dari ICC.