Uni Eropa (UE) telah mengadopsi paket sanksi ke-18 terhadap Rusia sebagai respons terhadap konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Sanksi ini mencakup pembatasan harga minyak Rusia dan larangan transaksi dengan pipa Nord Stream serta beberapa lembaga keuangan Rusia. Langkah ini bertujuan untuk menekan Rusia agar menghentikan agresi militernya di Ukraina.
Selain itu, UE juga memberlakukan tarif tinggi pada produk pertanian dan pupuk dari Rusia dan Belarus, yang mulai berlaku pada 1 Juli 2025. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi pendapatan ekspor Rusia dan membatasi kemampuannya untuk mendanai operasi militernya. Namun, beberapa negara anggota, seperti Slovakia, telah menyuarakan keprihatinan mengenai dampak sanksi ini terhadap ekonomi mereka, terutama terkait dengan ketergantungan pada pasokan energi dari Rusia.
Di sisi lain, Rusia berupaya mengalihkan ekspor energi dan produk pertaniannya ke negara-negara BRICS, yang kini menyerap hampir 50% konsumsi pupuk mineral global. Meskipun menghadapi sanksi UE, Rusia berencana meningkatkan pangsa pasar globalnya menjadi 25% pada tahun 2030. Namun, langkah ini dapat menghadapi tantangan, mengingat ketergantungan UE pada produk Rusia dan potensi dampak terhadap harga energi dan inflasi di berbagai negara.
Reaksi internasional terhadap sanksi UE bervariasi. Beberapa negara mendukung langkah tersebut sebagai upaya untuk menekan Rusia, sementara yang lain mengkhawatirkan dampak ekonomi terhadap negara mereka sendiri. Misalnya, Slovakia telah menyuarakan keprihatinan mengenai dampak sanksi terhadap ekonomi mereka, terutama terkait dengan ketergantungan pada pasokan energi dari Rusia. Selain itu, beberapa negara anggota UE juga telah mengkritik sanksi tersebut, dengan alasan bahwa mereka dapat memperburuk krisis energi dan meningkatkan harga energi di Eropa.
Secara keseluruhan, sanksi UE ke-18 terhadap Rusia mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menekan Rusia agar menghentikan agresi militernya di Ukraina. Namun, dampak dari sanksi ini terhadap ekonomi global dan hubungan internasional masih perlu dipantau secara cermat.