Komisi Eropa mengusulkan pada hari Selasa, 11 Maret, agar negara-negara anggota UE mendirikan "hub pengembalian" di negara-negara non-UE untuk para migran yang menunggu deportasi setelah klaim suaka mereka ditolak. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi rendahnya tingkat pencari suaka yang ditolak yang meninggalkan UE, dengan hanya satu dari lima yang mematuhi perintah deportasi. Usulan tersebut berupaya untuk menciptakan peraturan seragam di seluruh UE, memastikan bahwa perintah deportasi dari satu negara anggota diakui di seluruh blok. Ini adalah bagian dari pakta migrasi dan suaka yang disepakati pada akhir tahun 2023 dan memerlukan persetujuan dari Parlemen Eropa dan negara-negara anggota UE. Rencana tersebut telah menuai kritik dari kelompok-kelompok hak asasi, yang menyatakan keprihatinan tentang potensi pelanggaran hak asasi manusia dan penahanan migran yang berkepanjangan. Usulan tersebut juga mencakup ketentuan yang memungkinkan negara-negara anggota untuk menahan individu yang dianggap sebagai risiko keamanan hingga dua tahun.
UE Mengusulkan "Hub Pengembalian" di Negara Non-UE untuk Pencari Suaka yang Ditolak
Baca lebih banyak berita tentang topik ini:
Apakah Anda menemukan kesalahan atau ketidakakuratan?
Kami akan mempertimbangkan komentar Anda sesegera mungkin.