Dalam KTT yang berlangsung di Kenya, Prancis mengumumkan komitmen investasi senilai €23 miliar (sekitar $27 miliar) untuk berbagai proyek di Afrika, sebuah langkah yang segera menarik perhatian para pengamat terkait pergeseran prioritas Paris di benua tersebut.
Berdasarkan laporan dari Euronews dan AFP, pengumuman ini disampaikan dalam pertemuan dengan para pemimpin sejumlah negara Afrika yang mencakup sektor infrastruktur, energi, dan teknologi digital. Perwakilan pemerintah Prancis menekankan bahwa dari total €23 miliar tersebut, €14 miliar akan berasal dari Prancis (melalui lembaga pendanaan negara AFD dan sektor swasta), sedangkan €9 miliar lainnya berasal dari investor Afrika melalui mekanisme kerja sama yang telah ada.
Keputusan ini merupakan bagian dari sejarah panjang kehadiran Prancis di Afrika, di mana hubungan ekonomi secara tradisional terjalin erat dengan kepentingan politik. Dalam beberapa tahun terakhir, Paris menghadapi persaingan yang semakin ketat dari Tiongkok dan aktor global lainnya, sehingga memaksa mereka untuk meninjau kembali pendekatan kemitraan lama.
Menurut data dari berbagai sumber, investasi ini ditujukan terutama untuk proyek-proyek di bidang energi terbarukan (€4,3 miliar), koridor transportasi, kecerdasan buatan atau AI (€3,76 miliar), serta ekonomi biru (€3,3 miliar). Para ahli mencatat bahwa pemilihan sektor ini dapat membantu Prancis mempertahankan pengaruhnya di wilayah-wilayah yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan-perusahaan asal negara tersebut, meski kesuksesannya akan sangat bergantung pada realisasi nyata dari komitmen yang diberikan.
Para peserta KTT dari pihak Afrika menyuarakan optimisme yang hati-hati, dengan menekankan pentingnya transparansi dalam alokasi dana serta keselarasan dengan prioritas lokal. Di sisi lain, para analis menyoroti adanya risiko potensial terkait beban utang dan persyaratan kontrak yang mungkin menyertainya.
Secara keseluruhan, pengumuman ini menunjukkan bagaimana negara-negara kekuatan besar terus berupaya menemukan format kehadiran baru di benua Afrika, seraya menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan target geopolitik.
