India telah membentuk panel ahli untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang hak ciptanya dalam menangani sengketa terkait Kecerdasan Buatan (AI). Tindakan ini terjadi ketika platform AI menghadapi tantangan hukum yang meningkat terkait potensi pelanggaran hak cipta.
Panel ahli, yang terdiri dari delapan anggota, bertugas meneliti dampak hukum dan kebijakan dari integrasi AI dengan masalah hak cipta. Pekerjaan mereka mencakup penilaian Undang-Undang Hak Cipta tahun 1957 dan mengusulkan revisi yang diperlukan kepada pemerintah.
Beberapa organisasi berita India, seperti NDTV, Indian Express, dan Hindustan Times, telah menyuarakan keprihatinan tentang platform AI yang menggunakan konten mereka tanpa otorisasi yang tepat. Sementara itu, perusahaan seperti OpenAI menyatakan bahwa model AI mereka dilatih pada data yang tersedia untuk umum dan memberikan opsi bagi situs web untuk memilih keluar dari pengumpulan data. Pengadilan Tinggi Delhi saat ini sedang menyidangkan kasus pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh Asian News International (ANI) terhadap OpenAI. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 18 Maret 2025.